Langkah Pemkab Jember Berikan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak

oleh -430 views
Bupati Jember Hendy Siswanto.

JEMBER, Rabu (17/11/2021) suaraindonesia-news.com – Pemerintah Kabupaten Jember menaruh perhatian terhadap upaya perlindungan perempuan dan anak, setelah Bupati Jember Hendy Siswanto mengetahui, terjadi 4.300 angka perceraian di kota tersebut (data oktober 2021).

Menurut Hendy, diperlukan langkah kolaboratif untuk menangani permasalahan ini, mulai dari langkah pencegahan serta perbaikan dampak kasus perceraian tersebut. Untuk itu, Hendy menggandeng beberapa pihak di antaranya Pengadilan Agama Klas 1A Jember, Organisasi Bantuan Hukum serta Polres Jember. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan.

 

Kesepakatan Pemkab Jember dengan Pengadilan Agama Jember

 

Kesepakatan bersama Pemkab Jember dengan Pengadilan Agama Jember terkait perlindungan hak perempuan dan anak. (Foto: Dok. Pemkab Jember)

Bupati Jember Hendy Siswanto meneken nota kesepakatan dengan Pengadilan Agama Klas 1A Jember.

Ada program Ramah Perempuan dan Anak  yang diinisiasi oleh Bupati Hendy dengan menunjuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Jember sebagai pelaksana dari Pemkab Jember.

“Program ini kami tunjuk DP3AKB dengan Dinkes Jember, fokus utamanya yaitu penanganan AKI-AKB dan Stunting ranahnya Dinkes, serta pencegahan pernikahan dini,pelatihan kerja bagi perempuan pasca perceraian supaya tetap bisa hidup mandiri,” ungkap Hendy Siswanto, Rabu (17/11/2021).

Selain itu, Pemkab Jember juga akan memasang perangkat multimedia terdiri dari  kamera, komputer, meja, perangkat internet di seluruh desa, kelurahan dan kecamatan di Jember.

“Dengan begitu memungkin saya bisa tatap muka secara langsung dengan kades-kades dan lurah serta camat, dan di Alun-alun akan saya pasang led berukuran 10×50 meter dan di situ terkoneksi, dan perangkat multimedia ini juga bisa dipakai untuk keperluan lainnya guna pelayanan kepada masyarakat, termasuk bisa digunakan untuk pelayanan jarak jauh pengadilan agama,” ujar Hendy.

Dengan pelayanan jarak jauh, setidaknya masyarakat di desa terlebih daerah yang sangat jauh dari kota, tidak perlu jauh-jauh lagi ke kantor Pengadilan Agama yang letaknya di kota.

Pengadilan Agama juga akan jemput bola secara berkala langsung ke desa, langsung laksanakan sidang di desa.

 

Kesepakatan Pengadilan Agama Jember dengan OBH

 

Penandatangan kesepakatan bersama Pengadilan Agama Jember dengan organisasi bantuan hukum tentang perlindungan perempuan dan anak. (Foto; Dok. Pemkab Jember)

Pemkab Jember juga mengundang Organisasi Bantuan Hukum (OBH) untuk turut terlibat dalam perlindungan hak perempuan dan anak.

Peran masing-masing OBH untuk memberikan pendampingan hukum, penyuluhan hukum akan hak-hak perempuan dan anak dalam keluarga, hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian serta pendampingan hukum terhadap kekerasan seksual.

Itu semua untuk mewujudkan sadar hukum bagi seluruh warga Jember.

Bupati Hendy menyampaikan, kasus perceraian ini berpotensi menimbulkan kemiskinan baru apabila tidak ditangani secara serius, serta trauma pada anak bisa berpotensi terhadap gagalnya generasi bangsa Indonesia.

 

Kesepakatan Pengadilan Agama Jember dengan Polres Jember

 

Penandatangan kesepakatan bersama Pengadilan Agama Jember dengan Polres Jember tentang perlindungan perempuan dan anak, disaksikan Bupati Jember Hendy Siswanto. (Foto; Dok. Pemkab Jember)

Untuk menangani dari segi hukum pidana terutama permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Pemkab Jember mengundang Polres Jember untuk turut terlibat dalam perlindungan hak-hak perempuan dan anak.

Bupati Hendy menyampaikan, tidak hanya kekerasan fisik, bahkan tidak memberikan nafkah kepada istri termasuk dalam KDRT dan dapat dikenai sanksi hukuman yang berlaku.

Secara rinci, kesepakatan tersebut berisi tiga juknis yang akan dikerjakan bersama yakni tata kelola pendaftaran perkara perceraian anggota Polri dan ASN Pemkab Jember, pengamanan persidangan dan eksekusi, serta perlindungan perempuan dan anak.

Reporter : Guntur Rahmatullah
Editor : Redaksi
Publisher : Syaiful

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *