BOGOR, Jumat (28/01/2022) suaraindonesia-news.com – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK didesak segera melakukan tindakan atas dugaan korupsi dan mafia proyek di Kabupaten Bogor.
Tuntutan itu disampaikan sejumlah mahasiswa dan pemuda Bogor yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (GEMPAR) saat menggelar aksi unjuk rasa di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (27/01/2022).
Pada saat menggelar aksi di gedung lembaga anti rasuah itu, GEMPAR juga melaporkan langsung adanya dugaan kuat terjadinya mafia proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor pada KPK.
Ketua Bidang Advokasi Hukum dan HAM GEMPAR, Sirhan Umusugi mengatakan agar KPK segera melakukan tindakan atas adanya dugaan mafia proyek yang terjadi di wilayah Kabupaten Bogor.
“Kami minta KPK melakukan tindakan, banyak kabar yang beredar di publik terkait adanya dugaan pengaturan beberapa proyek di Kabupaten Bogor hanya dikuasai oleh segelintir orang,” demikian disampaikan Sirhan Umusugi pada wartawan, Jumat (28/01).
Proyek-proyek bernilai puluhan miliar tersebut, lanjutnya, hanya dikerjakan oleh orang-orang tertentu. Dan ini sudah menjadi bahan perbincangan hangat di masyarakat.
“Sosok yang bermain di balik dugaan permainan mafia proyek di Kabupaten Bogor ini sudah lama di perbincangkan,” kata Sirhan.
GEMPAR mendesak agar KPK melakukan investigasi khusus terhadap masalah pembangunan di Kabupaten Bogor, khususnya di DPUPR Kabupaten Bogor yang mempunyai domain dalam proyek pembangunan fisik.
“Kami laporkan karena banyak sekali kejanggalan saat pelaksanaan proyek. Adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan, dugaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, bahkan ada salah satu PT yang mempunyai rekam jejak buruk, dalam hal ini melakukan tindak pidana korupsi di salah satu proyek daerah yang hari ini memenangi tender proyek di kabupaten Bogor,” tuturnya.
Kami berharap KPK jeli, sebab, terang Sirhan, berdasarkan hasil advokasi, analisa dan data yang telah di himpun ada banyak hal yang menjadi alasan mengapa KPK harus segera bertindak.
“Karena uang yang dipakai untuk pembangunan adalah uang dari APBD bersumber dari rakyat dan harus berorientasi pada kebutuhan rakyat,” sambung Sirhan Umusugi.
Sirhan percaya, KPK sungguh-sungguh dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia melihat banyak kasus yang sudah diselesaikan oleh KPK.
“Maka dari itu, kita percayakan dan kita tunggu tindak lanjut yang akan dilakukan oleh KPK,” pungkasnya.
Reporter : Iran G Hasibuan
Editor : Redaksi
Publisher : Syaiful
