Komisi I DPRD Kabupaten Deli Serdang Terima Aduan Karang Taruna Hamparan Perak

oleh -389 views
Foto: Imran Obos, SE Ketua Komisi I saat menerima masyarakat Kecamatan Hamparan Perak dalam RDP yang digelar Rabu (08/09/2021), di ruang Komisi I DPRD Deli Serdang.(Foto: M. Habil Syah/SI).

DELI SERDANG, Kamis (09/09/2021) suaraindonesia-news.com – Masyarakat dari Kecamatan Hamparan Perak melalui Tim Monitoring, pemberdayaan berbasis Masyarakat Karang Taruna mendatangi Komisi I DPRD Kabupaten Deli Serdang.

Kedatangan mereka terkait permasalahan tentang Pekerjaan Proyek RIG atau Pengeboran Eksplorasi Sumur Migas PT. Pertamina, tentang pengalihan fungsi lahan serta dampak limbah bagi lingkungan dan tentang program pembinaan kepedulian sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Kehadiran perwakilan masyarakat Kecamatan Hamparan Perak hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi I yang digelar Rabu (08/09/2021), diterima dan dipimpin langsung Imran Obos, SE selaku Ketua Komisi I DPRD Deli Serdang didampingi Wakil Ketua H. Rahmadsyah SH sekaligus menjadi pimpinan sidang RDP tersebut.

Dalam penyampaian aspirasi masyarakat Hamparan Perak hadir Sulaiman selaku pengurus Karang Taruna dan beberapa tokoh masyarakat dan tokoh pemuda di Kecamatan itu.

RDP berlangsung mulai sekitar pukul 11 Wib, Sulaiman menyampaikan, bahwasannya saat ini sudah dilakukan proses pekerjaan awal dengan pembersihan lahan dan masuknya 3 alat berat dan ribuan batang pohon kelapa yang diduga akan digunakan dalam proses pengeboran.

“Sehingga merubah fungsi lahan dari kawasan hutan lindung Mangrove terletak di daerah sungai Beluwe aliran Sei Belawan diduga akan dilakukan pekerjaan Proyek RIG atau Pengeboran Eksplorasi Sumur Migas PT. Pertamina dengan melakukan penimbunan dan penggalian penyedotan pasir di aliran Sei Belawan,” ungkap Sulaiman.

Lebih lanjut Sulaiman menyampaikan, nanti dengan adanya pengorekan dan penyedotan pasir dikhawatirkan berdampak terhadap lingkungan termasuk pada pembudidaya ian, udang, kepiting serta kepada nelayan tangkap yang mencari nafkah sehari-harinya dialiran Sei Belawan.

“Menurut informasi, akan diberikan kompensasi terhadap nelayan dan pembudidaya Ikan, namun hingga kini belum ada kejelasan dan sosialisasi dari pihak terkait,” ungkapnya.

Kegiatan pengeboran Eksplorasi Sumur Migas di Zona Paluh Kurau dan sekitarnya apabila berjalan baik, sebetulnya akan memberikan kontribusi dana bagi hasil daerah serta akan memantapkan ketersediaan energi dalam negeri. Namun perlu adanya penekanan dan win-win solusi positif dan dampak produktif dalam kegiatan pengeboran Pertamina, baik itu selama proses pembukaan lahan, pembebasan lahan perizinan, kontruksi, mobilisasi RIG, penyedotan pasir, serta manfaat peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

Dalam RDP tersebut juga menyoal tentang banyaknya pengusaha swasta di Kecamatan telah mengubah fungsi lahan menjadi kebun sawit, belum lagi banyaknya perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah pesisir terindikasi membuang limbahnya ke sungai yang dapat mencemari air sungai hingga menimbulkan dampak lingkungan cukup serius seperti tingginya zat asam yang bisa mencemari sungai paluh dan aliran Sei Belawan mengakibatkan mati dan punahnya biota-biota sungai dan laut.

Saiful Bukhari tokoh masyarakat yang turut hadir dalam RDP itu menambahkan, selain masalah letak tata ruang hutan mangrove pihaknya ingin mempertanyakan peran serta DPRD ikut serta dalam mengawasi terkait prihal kurangnya kepedulian sosial perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kecamatan tersebut terhadap masyarakat.

“Baik dalam program CSR, program pemberdayaan produktif yang berkelanjutan baik itu dari pemerintah maupun pihak swasta, kami berharap adanya solusi bagi masyarakat di Kecamatan kami terlebih-lebih dimasa pandemi Covid-19 saat ini,” katanya.

Rahmadsyah menjelaskan, dalam sidang tersebut ada beberapa poin, diantaranya tentang RIG milik Pertamina, ada juga alih fungsi lahan, dua poin tersebut yang akan kita bahas, jadi kita mau memilah-milah aduan yang dibahas hari ini.

“Terkait alih fungsi lahan, dari tahun 2009 hal ini sudah ada dan hingga saat ini tidak tau persis akhirnya, karena banyaknya perubahan tentang ini, pada tahun 2009 ada lahan register 44 kemudian ada perubahan lagi yaitu pada SK Kementrian Kehutanan PP 578,” jelas Rahmadsyah lagi.

Sementara Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Deli Serdang Imran Obos, SE dalam RDP itu menyampaikan, Laporan terkait permasalahan yang dibahas pertama aduan masyarakat yang diterima Komisi I, namun masih akan dilakukan kunjungan untuk melihat situasi dan kondisi yang sedang terjadi seperti apa sebenarnya.

“Kita akan telusuri seberapa jauh peizinan yang diproses pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan dan aktivitas disana, karena pada prinsipnya perizinan pertambangan 6 tahun terakhir ini dikeluarkan langsung dari kementrian pertambangan pusat, namun ada pihak-pihak ketiga tidak mungkin Pertamina langsung mengerjakannya, kami akan telusuri dan kita surati guna menjelaskan semua ini,” terangnya.

Sementara kata Imran, terkait masalah kompensasi, pihak-pihak yang dimaksud harus segera disosialisasikan kepada masyarakat Hamparan Perak yang terdampak, dan lahan yang telah alih fungsi menjadi lahan sawit.

“Kita akan mencari tau apakah tata letak lokasinya berada di hutan yang dilindungi, dan apakah benar berdampak kepada pencemaran terhadap habitat-habitat seperti ikan dan lainnya, anggota DPRD Deli Serdang akan mengunjungi lokasi tersebut, karena hal ini sangat terkait sekali dengan Komisi I dalam rangka penyelamatan hutan yang dilindungi dipesisir pantai, dan apabila benar pengalihan fungsi menjadi lahan sawit milik pribadi atau perusahaan, ini adalah pelanggaran,” tuturnya.

Lanjut Imran, tanah disekitar nya disebutkan menjadi tinggi zat asamnya hingga berdampak lingkungan disekitar pesisir pantai, perlunya penelitian untuk membuktikannya.

“Kita akan berkoordinasi dengan ahli-ahli biota-biota, kita akan adakan rapat internal Komisi I, namun yang perlu saya ingatkan, terkait penambangan saat ini masih proses awal belum melakukan penambangan dan pengeboran, jadi kita belum bisa untuk memutuskan, karena sifatnya saat masih menduga-duga, namun bila mereka telah melakukan aktivitasnya baru bisa kita panggil untuk memberikan penjelasan kepada kami, untuk lahan-lahan yang diduga terkena alih fungsi dan masuk dalam zona hijau hutan Mangrove.

Ia juga berjanji akan berkordinasi dengan pihak BPN untuk lebih jelas mengetahui hal-hal mendasar tersebut.

“Jadi kami tau apa yang akan dilakukan, apabila ada temuan lahan mangrove diubah menjadi milik kepentingan perorangan atau perusahaan,” tutup Imran Obos.

Reporter : M. Habil Syah
Editor : Redaksi
Publisher : Syaiful

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *