Reporter: Iran G Hasibuan
Bogor, Kamis 01/09/2016 (suaraindonesia-news.com) – Komisi D DPRD Kota Kota Bogor yang membidangi pendidikan dan kesejahteraan lakukan pemanggilan untuk rapat koordinasi dan evaluasi.
Dipimpin Ketua Komisi D, R. Dodi Setiawan didampingi Wakil Ketua dan para anggota Komisi D. Rapat koordinasi ini dihadiri hampir seluruh kepala sekolah SMP Negeri Se Kota Bogor.
Dalam rapat ini, Komisi D memintak klarifikasi kepada para kepala sekolah tentang pungutan liar.
Ketua Komisi D, R. Dodi Setiawan mengatakan bahwa ada beberapa sekolah yang perlu dibantu pembiayaannya, karena jika hanya dari dana BOS saja tidak akan mencukupi ujarnya.
“Katakanlah SMPN 1 Kota Bogor,dimana gedung sekolahnya kekurangan pentilasi untuk menghirup O2 sehingga dibutuhkan pemakaian AC,untuk listrik saja pengeluarannya mencapai RP 16 juta perbulan,” tuturnya.
Menurutnya, untuk pembiayaan ini semua dilakukan dengan cara subsidi silang, bukan dari orang tua siswa, karena orang tua siswa tidak di perbolehkan turut andil sebagai donasi.
Dikatakan R. Dodi Setiawan, untuk Kota Bogor Sendiri hanya mengandalkan dana BOS dari APBN dan APBD sedangkan dari Provinsi sendiri sudah tidak ada.
“Jika dibandingkan Dana Bos yang diterima siswa Kota Bogor dengan Jogya sangat jauh. Di Kota Bogor sendiri hanya menerima Rp 300 ribu per siswa, sementara di jogya sudah mencapai Rp 1.400 ribu per siswa,” imbuhnya.
Tapi dirinya yakin dengan sumpah yang diucapkan oleh kepala sekolah mereka akan memegang teguh.
Ditambahkan R. Dodi Setiawan, untuk infrastruktur sendiri masih banyak dibutuhkan sekolah di Kota Bogor, apalagi nanti tingkat SMPN akan mengadakan pertandingan UKS, disini juga akan membutuhkan biaya.
“Sehingga Komisi D yang membidani pendidikan akan membicarakannya nanti kepada kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk peningkatan biaya dari APBD dan Kontroling,” sambungnya.
Sementara kepala sekolah SMPN 5 Warsadi mengatakan bahwa mereka para kepala sekolah selalu memegang teguh amanat pemerintah.
“Para kepala sekolah juga menyampaikan ke DPRD Komisi D bahwa kebutuhan sekolah A dengan B tidak sama sehingga terjadilah pembiayaan subsidi silang,” jelansya.
Sambung dia, semua kepala sekolah SMPN dengan jumlah 20 SMPN sepakat bahwa tidak ada penjualan LKS dan buku lainnya.
“Kami hanya terfokus pada peningkatkan kualitas sekolah, agar anak-anak didik kami di sekolah bisa terus bersaing dan ketika keluar sekolah menjadi pribadi yang unggul,” pungkasnya.
