Kini Buah Hati Anda Terlindungi Lebih Cepat Sejak Lahir

oleh -296 views
K Pps Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jember, Aissyiyah Nur Annisa saat memberikan materi tentang Perpres No. 82 Tahun 2018 di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Jember (Foto: Guntur Rahmatullah)

JEMBER, Rabu (19/12/2018) suaraindonesia-news.com – Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomer 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Regulasi ini semakin menyempurnakan payung hukum bagi implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Perpres Nomer 82 tahun 2018 ini menggantikan regulasi sebelumnya yaitu Perpres Nomer 111 dan 12 tahun 2013, juga Perpres Nomer 19 dan 28 tahun 2016.

Ada beberapa poin penting dan menarik, di antaranya pendaftaran bayi baru lahir. Sejak diterbitkan regulasi ini, setiap bayi yang lahir dari peserta JKN-KIS wajib didaftarkan BPJS Kesehatan, maksimal 28 hari sejak dilahirkan.

“Asuransi untuk bayi baru lahir didaftarkan sejak hari pertama dilahirkan, maksimalnya 28 hari setelah lahir. Baik itu sehat maupun sakit bayinya ketika dilahirkan, tetap harus didaftarkan, dan jaminan kesehatannya akan aktif (dapat menerima manfaat) bagi si bayi setelah 3X24 jam setelah didaftarkan, bagi yang orang tuanya telah menjadi peserta JKN-KIS,” terang K.Pps Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jember, Aissyiyah Nur Annisa dalam konferensi pers, Rabu (19/12) siang.

Baca Juga: Julukan Baru, Jember Kota Kongres

Sedangkan bagi bayi yang didaftarkan dimana orang tua bukan peserta JKN-KIS, maka asuransi kesehatannya aktif dalam jangka waktu 14 hari setelah didaftarkan.

Poin lainnya yaitu bagi peserta JKN-KIS yang tinggal di luar negeri selama 6 bulan berturut-turut dapat mengajukan berhenti sementara membayar iuran JKN-KIS selama tinggal di luar negeri dan manfaat JKN-KIS juga dinonaktifkan sementara sampai yang bersangkutan kembali ke Indonesia dan kembali membayar iuran JKN-KIS.

“Jika sudah kembali ke Indonesia, peserta tersebut wajib melapor ke BPJS Kesehatan dan membayar iuran paling lambat 1 bulan sejak kembali ke Indonesia. Jika sudah lapor, ia pun berhak memperoleh kembali jaminan kesehatan. Aturan ini dikecualikan bagi peserta dari segmen PPU (Pekerja Penerima Upah) yang masih mendapatkan gaji di Indonesia,” pungkas Aissyiyah.

Reporter : Guntur Rahmatullah
Editor : Amin
Publisher : Imam

Tinggalkan Balasan