JAKARTA, Kamis (21/05) suaraindonesia-news.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu.
Dukungan tersebut disampaikan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, dalam Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu di Jakarta.
Menurut Ossy Dermawan, Kementerian ATR/BPN telah menyiapkan tiga langkah strategis untuk mendukung kelancaran proyek tersebut, yakni sinkronisasi tata ruang, percepatan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), serta dukungan pengadaan tanah.
“Kementerian ATR/BPN akan memberikan tiga dukungan utama dalam proyek ini, yakni sinkronisasi tata ruang, percepatan penerbitan KKPR, serta dukungan pengadaan tanah,” ujar Ossy Dermawan.
Ia menjelaskan, sinkronisasi tata ruang dilakukan untuk menyelaraskan rencana pembangunan infrastruktur pesisir dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ada agar tidak terjadi tumpang tindih pemanfaatan lahan.
Selain itu, percepatan penerbitan KKPR ditujukan untuk mempercepat proses legalitas pemanfaatan ruang sehingga pelaksanaan proyek dapat segera berjalan.
Sementara itu, dukungan pengadaan tanah dilakukan untuk memastikan proses penyediaan lahan berjalan sesuai ketentuan hukum, transparan, dan mampu meminimalkan potensi konflik sosial di lapangan.
Melalui integrasi ketiga langkah tersebut, pembangunan infrastruktur di kawasan pesisir utara Pulau Jawa diharapkan berjalan lebih terpadu serta memiliki kepastian hukum spasial yang kuat.
Kementerian ATR/BPN menilai kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan proyek strategis nasional tersebut, khususnya dalam upaya melindungi kawasan Pantura dari ancaman abrasi dan penurunan muka tanah.
Reporter: Iran G Hasibuan
Editor: Qonita
Publisher: Eka
