Kelas BPJS Diganti KRIS, Inilah Sisi Plus Minusnya

oleh -287 views
Foto: Ilustrasi warga menunggu giliran untuk mendapatkan pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

 

                      Oleh: Nur Indah Irsanti*

Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 28 H ayat 1. Masyarakat yang sehat mencerminkan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah terlaksana cukup baik. Semakin tinggi mutu pelayanan, maka semakin tinggi pula kepuasan masyarakat.

Dalam meningkatkan pelayanan, pemerintah melalui Kementrian Kesehatan (Kemenkes) berencana akan menghapus klasifikasi kelas BPJS 1, 2, dan 3 menjadi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Kebijakan tersebut berlaku mulai tanggal 1 Januari 2025. Rencana dihapusnya kelas BPJS 1, 2, dan 3 ini sudah ada sejak lama. Bahkan pada tahun 2022, pemerintah sudah mulai melakukan uji coba di beberapa rumah sakit.

Kebijakan KRIS merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Semua pasien BPJS nantinya akan mendapatkan layanan dalam ruang kelas rawat inap yang sama atau tunggal. Dalam rawat inap standar ini, rencananya satu kamar akan berisi maksimal 4 tempat tidur per ruangan.

Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kesamaan dalam mengakses fasilitas pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS. Layanan di rumah sakit hanya akan ada dua kelas layanan KRIS yaitu kelas A untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Kelas B untuk peserta Non-PBI.

Dalam penerapan KRIS, maka ruang rawat inap yang disediakan pihak rumah sakit pun harus sesuai dengan 12 kriteria sebagaimana aturan teknis Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor Hk.02.02/1/1811/2022 tentang Petunjuk Teknis Kesiapan Sarana Prasarana Rumah Sakit dalam Penerapan Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional.

Lantas bagaimana sisi plus dan minus diberlakukannya KRIS?

Pertama, semua golongan masyarakat akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama tanpa ada pembedaan baik secara medis maupun non-medis. Kedua, tarif pembayaran rumah sakit menjadi lebih sederhana. Ketiga, mendorong asuransi swasta karena peserta diperbolehkan untuk naik kelas lebih dari sekali sesuai Peraturan baru Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023.

Di dalam aturan yang baru ini, peserta BPJS kelas 3 tidak diperkenankan naik kelas. Sedangkan peserta kelas 2 kini diperbolehkan naik ke kelas 1 atau di atas kelas 1. Jika peserta kelas 2 ingin naik kelas di atas kelas 1 maka harus membayar selisih biaya paling banyak sebesar 75% dari tarif INA-CBG kelas 2.

Namun, kebijakan KRIS juga dapat menimbulkan kerugian salah satunya yakni penurunan aksesibilitas pelayanan di rumah sakit. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jumlah akses tempat tidur bagi peserta BPJS. Apabila jumlah ketersediaan kamar KRIS sudah penuh, maka peserta BPJS mau tidak mau harus masuk ruang perawatan umum.

Seperti diketahui di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Pasal 18, dijelaskan bahwa pelaksanaan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dilaksanakan di rumah sakit swasta minimal 40%, sementara rumah sakit pemerintah 60%.

Dari segi infrastruktur, pihak rumah sakit perlu berbenah dengan mengikuti 12 kriteria yang telah ditentukan. Akibatnya anggaran untuk sarana dan prasarana bisa dipastikan akan melonjak. Tidak mudah bagi rumah sakit terutama swasta dalam menyesuaikan kriteria kelas rawat inap standar tersebut.

Pemerintah harus menjamin bahwa kebijakan ini sangat normatif untuk segala lapisan masyarakat. Dalam hal kesiapan infrastruktur rumah sakit, perlu diadakan pengawasan. Tujuannya agar infrastruktur rumah sakit satu dengan lainnya sama. Jangan sampai terjadi penurunan kualitas pelayanan dari rumah sakit atau pusat layanan kesehatan terhadap pasiennya. Karena nyawa itu tidak bisa buat uji coba.

*. Mahasiswi Prodi Administrasi Publik – Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Tinggalkan Balasan