Kades Pagarbatu Berhentikan Perangkat Desa yang Kurang Baik Melayani Masyarakat

oleh -186 views
Acara pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa yang sudah habis masa jabatannya secara simbolis di balai Desa Pagarbatu, Sabtu (25/1/2020).

SUMENEP, Sabtu (25/1/2020) suaraindonesia-news.com – Kepala Desa Pagarbatu menggelar acara pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat Desa yang sudah habis masa jabatannya secara simbolis, sekaligus penyerahan berkas Desa di Balai Desa Pagarbatu, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Sabtu (25/1).

Acara ini merupakan rencana awal dalam menata Desa lebih baik kedepannya, sehingga dinilai perlu adanya pembenahan, terutama melihat disiplinioritas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat Desa sebelumnya, dengan demikian perlu ada pelurusan dan pergantian terhadap kinerja yang kurang baik dalam melayani masyarakat.

Hal tersebut menjadi sebuah evaluasi bagi Kepala Desa Pagarbatu yang baru, apapun yang tidak maksimal maka harus dimaksimalkan dengan cara musyawarah dengan masyarakat Desa Pagarbatu.

Hadir dalam acara itu, BPD lama, Tokoh masyarakat, dan juga sebagian masyarakat Desa Pagarbatu.

Kepala Desa Pagarbatu, Imam Daud, yang baru dilantik (30/12/2019) menyampaikan, berawal dari isu dari masyarakat, bahwa dari beberapa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat Desa yang lama tidak mau mengundurkan diri dari jabatannya. Selain dari itu mereka mau diberhentikan tapi dengan beberapa alasan.

“Dengan adanya acara ini mau dilaksanakan, satu hari sebelumnya, disinyalir masyarakat akan demo kades karena di anggap tidak tegas, sehingga BPD yang merupakan wadah musyarawarah Desa beberapa dari mereka merespon dengan mengundurkan diri,” kata Kades Pagarbatu.

Lanjut orang nomer satu di Desa Pagarbatu ini, dari beberapa hari setelah pelantikan ia mendapat laporan dan bahkan pihaknya sudah mengetahuinya, ada masalah yang sangat fatal dari pihaknya tidak terlalu membesar-besarkan.

“Selain itu ada laporan bahwa ada SK yang bukan atas namanya sendiri, dengan adanya laporan itu sebagai pembuktian Saya minta SK Kaur yang sebelumnya ternyata ada, alasan yang dilontarkan oleh tiga Kaur tersebut tidak masuk akal,” ungkapnya.

Menurut mantan jurnalis ini, dengan adanya permasalahan ini dari pihaknya sudah mengkonsultasikan permasalahan tersebut dari beberapa tahapan.

“Permasalahan ini sudah dikonsultasikan semua dengan cara sosialisasi Kepala Desa, kebetulan saya wakil ketua asosiasi Kepala Desa se Kecamatan Saronggi dan mendesak Perbup,” jelasnya.

Adanya permasalahan ini terganjal dengan batasan-batasan. “Cuman setelah saya telaah Permendagrinya ternyata ada celah bahwa bisa diberhentikan yang punya salah sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai perangkat Desa, kemudian berpolitik,” tandasnya.

Reporter : Dayat
Editor : Amin
Publisher : Oca

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *