DPRD Jember Bersama Mahasiswa Sepakat Tolak Regulasi Ngawur

oleh -61 views
Aksi demo ribuan mahasiswa Jember menuntut pemerintah menghapus RUU ngawur. (Foto: Guntur Rahmatullah).

JEMBER, Senin (23/9/2019) suaraindonesia-news.com – Ribuan mahasiswa Jember yang tergabung dalam Cipayung Plus Jember menggelar demo menolak beberapa regulasi yang dinilainya tak berdasar (baca : regulasi ngawur). Mereka terdiri dari empat organisasi mahasiswa di antaranya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) serta Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Senin (23/9) pagi.

Aksi diawali dengan berkumpul di depan kampus Universitas Jember, ribuan mahasiswa itu pun berjalan menuju bundaran depan kantor DPRD Jember dan berorasi menuntut DPR-RI menghentikan pembahasan serta meminta Presiden RI tidak mengesahkan regulasi ngawur tersebut yang dinilainya tidak pro-rakyat. Mereka pun menyebut pemerintah saat ini adalah pemerintah rezim Orde Baru 4.0

Beberapa regulasi yang dinilai ngawur oleh ribuan mahasiswa Jember ini di antaranya UU KPK, RKUHP, RUU Pertanahan dan RUU Pemasyarakatan.

Aksi mahasiswa sempat mengalami ketegangan ketika memaksa masuk, namun kemudian ribuan mahasiswa itu diperbolehkan masuk ke halaman DPRD Jember dan berorasi, para perwakilan mahasiswa itu pun diundang para dewan legislatif untuk menyampaikan aspirasinya.

“Kami bersepakat untuk menolak beberapa RUU tersebut, salah satunya adalah UU KPK yang telah disahkan walaupun belum ditandatangani oleh Presiden, kami menolak itu karena sangat berpotensi korupsi akan semakin merajalela,” ucap Korlap Aksi, Andi Saputra.

Setelah bertemu dengan dewan legislatif, sebanyak 20 orang dewan legislatif sepakat mendukung penolakan mahasiswa tersebut. Pernyataan dukungan tersebut dituliskannya di atas materai dan meneruskannya ke DPR-RI.

“Kewajiban kami menerima aspirasi dari masyarakat, dan meneruskan kepada pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti,” terang Wakil Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim.

Beberapa permintaan dalam aksi ini, pertama menolak disahkannya UU KPK, RKHUP, RUU Pertanahan dan RUU Pemasyarakatan. Kedua meminta Presiden untuk mencabut UU KPK yang baru disahkan dengan Perppu.

Ketiga, menghimbau kepada DPR dan Presiden untuk selalu memperhatikan dan mengindahkan aspirasi rakyat dalam membentuk undang-undang.

Reporter : Guntur Rahmatullah
Editor : Amin
Publisher : Marisa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *