Ditreskrimsus Polda Kaltim Bongkar Praktek Tambang Ilegal di Kawasan IKN  

oleh -469 views
Foto: Potret tambang ilegal di kawasan IKN di Desa Sukomulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten PPU.

BALIKPAPAN, Selasa, (27/9/2022), suaraindonesia-news.com – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kaltim berhasil membongkar praktek tambang ilegal di Desa Sukomulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, pada Sabtu (24/09/2022) kemarin.

Ironisnya, praktek tambang ilegal ini berada di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Penambangan ilegal ini juga masuk dalam wilayah operasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) PT. TKM yang juga diduga palsu.

Direktur Ditreskrimsus Polda Kaltim Kombes Pol. Indra Lutrianto Amstono mengatakan, bahwa pengungkapan tambang ilegal ini bermula dari laporan masyarakat.

“Berdasarkan informasi tersebut, tim Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Kaltim melakukan penyelidikan dan pengecekan ke lokasi, dan benar di lokasi kami mendapati kegiatan pertambangan batu bara yang di duga tanpa ijin,” kata Indra melalui keterangan tertulisnya, Selasa (27/09).

Indra menerangkan, kegiatan penambangan batu bara ilegal ini menggunakan satu unit exavator dan sudah menghasilkan batu bara kurang lebih 1000 metrik ton.

“Dari hasil pengungkapan itu, kami mengamankan tiga orang tersangka di lokasi penambangan. Mereka adalah TM, T dan F,” terang mantan Direktur Reserse Narkoba Polda Sulawesi Utara ini.

Menurut Indra, dari tiga orang yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan petugas tersebut memiliki peran masing-masing.

“Dari tiga orang ini memiliki peran masing-masing. TM merupakan penambang sekaligus pemodal, T sebagai operator dan F adalah penjaga tambang,” ungkapnya.

Indra menjelaskan, dalam menjalankan tambang ilegal tersebut, TM melakukan perjanjian kerjasama operasional dengan Direktur PT TKM berinisial B pada 17 Desember 2021 lalu.

“Meski TM telah mengetahui legalitas IUP OP PT TKM bermasalah/diduga palsu, namun tetap melakukan kegiatan pertambangan batu bara untuk melakukan penjualan dengan menggunakan perijinan perusahaan IUP yang lain,” ujar Indra.

“Ketiga tersangka dijerat pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar,” kata Indra lebih lanjut.

Reporter : Fauzi
Editor : M Hendra E
Publisher : Nurul Anam

Tinggalkan Balasan