Bupati Sampaikan 6 Raperda Kepada Legislatif

LUMAJANG, Senin (11/2/2019) suaraindonesia-news.com – Pada Rapat Paripurna 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang, Bupati Lumajang, Thoriqul Haq (Cak Thoriq), bersama Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati (Bunda Indah), sampaikan 6 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tahun 2019 dihadapan para Legislator Kabupaten Lumajang.

Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, H. Agus Wicaksono, S. Sos.

Pada Rapat Paripurna tersebut, Bupati Lumajang, Throiqul Haq dan Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menyampaikan Nota Penjelasan 6 Raperda, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023, yang merupakan penjabaran dari Visi “Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Makmur, Berdaya Saing, dan Bermartabat”.

“Kedua, yaitu Raperda tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, karena maraknya peredaran dan penyalahgunaan minuman beralkohol di Kabupaten Lumajang telah menimbulkan berbagai macam persoalan, bukan hanya terhadap individu peminum namun juga telah meresahkan masyarakat secara umum,” jelas Cak Thoriq.

Yang ketiga, dikatakan pula oleh mantan Anggota DPRD Jawa Timur ini, yaitu tentang Koperasi dan Usaha Mikro.

“Yang mana keberadaan Peraturan Daerah tentang Koperasi dan Usaha Mikro merupakan sebuah kebutuhan hukum yang urgen dan nyata bagi peningkatan daya saing koperasi dan usaha mikro Kabupaten Lumajang,” tambahnya.

Keempat, diungkapkan pula Cak Thoriq, bahwa Raperda tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan komponen dasar pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kelima, adalah Raperda Hari Jadi Lumajang (Harjalu), yaitu tentang Penetapan Hari Jadi Lumajang merupakan sarana dalam rangka menumbuh kembangkan rasa persatuan dan kesatuan, kebanggaan daerah, mendorong semangat cinta pada daerah yang menumbuhkan semangat pembangunan daerah, serta memperkuat rasa kecintaan, keterikatan batin antara masyarakat dengan pemerintah daerah,” tuturnya.

“Yang terakhir adalah Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), perlu ditetapkan KTR pada sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat umum dan tempat kerja. Pada prinsipnya Perda KTR, tidak melarang orang merokok, melainkan hanya mengatur dan melindungi orang lain yang tidak merokok terhadap dampak negatif asap rokok,” pungkasnya.

Reporter : Fuad
Editor : Amin
Publiser : Imam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here