Bupati Faida, Bupati Promotor Ramah HAM

Bupati Jember, Faida saat memaparkan berbagai kebijakan Pemkab Jember dengan memperhatikan ramah HAM bagi rakyatnya di depan ratusan peserta Festival HAM Indonesia 2018. (Foto: Humas Pemkab Jember)

WONOSOBO, Rabu (14/11/2018) suaraindonesia-news.com – Bupati Jember, dr. Hj. Faida, MMR untuk kesekian kalinya menjadi narasumber isu Hak Asasi Manusia (HAM) dalam lingkup Pemerintahan Daerah. Jika sebelumnya Bupati Faida menjadi pembicara dalam WHRCF (World Human Rights Cities Forum) 2018 di Gwangju, Korea Selatan pada oktober 2018 lalu, kali ini Bupati perempuan pertama di Jember ini kembali menjadi pembicara isu HAM pada Festival HAM Indonesia 2018, di Wonosobo, Jawa Tengah, Selasa (13/11).

Bupati Faida menjelaskan beberapa kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember yang telah mengutamakan aspek ramah terhadap HAM. Salah satu kebijakan yang dijelaskannya ialah kebijakan Pemkab Jember berupa Perda serta Perbup yang mewajibkan setiap investor di Jember untuk mengutamakan pekerja lokal.

“Semua yang mengurus ijin investasi di Jember, ada perjanjian dengan Pemkab Jember untuk mempekerjakan warga Jember yang ber-KTP Jember dilengkapi kartu kuning sebagai pencari kerja. Jadi kita fasilitasi untuk mereka rekrutmen bersama dengan disediakan Dispendukcapil Corner serta Disnaker untuk pengurusan kartu kuning di tempat rekrutmen. Perlindungan pekerja lokal ini merupakan wujud menjamin hak untuk memperoleh penghidupan yang layak,” jelas Faida dalam paparan materinya.

Kopi sebagai kekayaan ciri khas Jember juga disinggung dalam pemberian materi, bahwa Pemkab Jember telah melatih 1000 penjual kopi tradisional itu menjadi barista professional sehingga mendongkrak harga jual kopi yang diproduksinya.

Oleh karenanya, kata dia, dalam pembangunan yang dilakukan, Kabupaten Jember tak hanya mengombinasikan dengan prinsip-prinsip HAM, serta Suistanable Development Goals (SDGs) saja. Tapi juga melakukan sinergi dengan pemerintah pusat, juga provinsi. Karena, Faida menegaskan, pembangunan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, melainkan harus dilaksanakan secara bersama-sama.

Selain itu, pembangunan yang dilaksanakan juga harus berkelanjutan, dan memberi efek kesejahteraan bagi masyarakat. “Saya yakin, jika kombinasi ini berjalan dengan baik, maka akan mempercepat kesejahteraan di daerah masing-masing,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, sepakat dengan pernyataan Bupati Faida. Karena menurutnya, pembangunan yang berpijak pada pemenuhan HAM, harus ada integrasi dan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Integrasi antara pusat dan daerah wajib dilakukan karena negara ada keterbatasan sumber daya, sementara intensitas dan ragam jenis pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia semakin banyak.

Berdasarkan data pengaduan di Komnas HAM, pemerintah daerah menjadi salah satu pihak yang paling banyak diadukan oleh masyarakat karena diduga banyak melanggar HAM. Untuk itu, upaya mengurangi pelanggaran HAM dan memajukan HAM, salah satunya bisa ditempuh dengan terus mengutamakan pembentukan kabupaten/kota HAM di seluruh pelosok tanah air.

Dia menjelaskan, kabupaten/kota HAM adalah daerah yang menjadikan nilai-nilai HAM sebagai pijakan dalam pembuatan kebijakan, program kerja, dan implementasi pembangunan. “Pemerintah pusat dituntut pro aktif untuk mendorong pemerintah daerah agar mau dan siap menjadi kabupaten/kota HAM,” jelas Taufan.

Untuk diketahui, Pemkab Jember telah menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia untuk mewujudkan Kabupaten Jember ramah HAM pada 17 Oktober 2016 lalu.

Reporter : Guntur Rahmatullah
Editor : Agira
Publisher : Imam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here