Bupati dan Wabup Deli Serdang Saksikan Pidato Kenegaraan Presiden RI

DELI SERDANG, Rabu (16/08/2023)
suaraindonesia-news.com – Bupati Deli Serdang, H Ashari Tambunan dan Wakil Bupati, HM Ali Yusuf Siregar bersama jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, menyaksikan dan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, H Joko Widodo dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia di Ruang Rapat Paripurna DPRD Deli Serdang.

Pada kegiatan yang dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD Deli Serdang itu, Presiden Jokowi mengatakan bonus demografi yang akan mencapai puncak di tahun 2030 adalah peluang besar untuk meraih Indonesia Emas 2045. Enam puluh delapan persen adalah penduduk usia produktif. Di sinilah kunci peningkatan produktivitas nasional.

Peluang besar kedua adalah international trust yang dimiliki Indonesia. Kepercayaan yang dibangun bukan sekadar melalui gimmick dan retorika, melainkan melalui peran dan bukti nyata keberanian Indonesia dalam bersikap.

Tahun terakhir ini, telah mendongkrak dan menempatkan Indonesia kembali dalam peta percaturan dunia.

“Di tengah kondisi dunia yang bergejolak akibat perbedaan, Indonesia dengan Pancasila-nya, dengan harmoni keberagamannya, dengan prinsip demokrasinya, mampu menghadirkan ruang dialog, mampu menjadi titik temu, dan menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada,” ungkap Presiden Jokowi.

Lembaga Think Tank Indonesia, Lowy Institute, menyebut Indonesia Middle Power in Asia, dengan diplomatic influence yang terus meningkat tajam. Indonesia termasuk satu dari enam negara Asia yang mengalami kenaikan comprehensive power.

Tapi kemudian ada yang mengatakan, apa pentingnya international trust yang tinggi? Rakyat makan nasi. International trust tidak bisa dimakan. “Ya memang tidak bisa. Sama seperti jalan tol, tidak bisa dimakan. Hal-hal ini adalah contoh bagaimana kita menghabiskan energi untuk hal yang tidak produktif. Tapi tidak apa-apa, saya malah senang. Memang harus ada yang begini, supaya lebih berwarna, supaya tidak monoton,” kata Jokowi.

Dengan international trust yang tinggi, kredibilitas Indonesia akan lebih diakui, kedaulatan Indonesia akan lebih dihormati. Suara Indonesia akan lebih didengar, sehingga memudahkan dalam bernegosiasi.

Peluang tersebut harus mampu dimanfaatkan. Rugi besar jika Indonesia melewatkan kesempatan tersebut, karena tidak semua negara memilikinya dan belum tentu Indonesia akan kembali memilikinya.

“Strategi pertama kita untuk memanfaatkan kesempatan ini adalah mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Kita telah berhasil menurunkan angka stunting menjadi 21,6 persen di 2022, dan menaikan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 72,91 di 2022. Kita juga sudah meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender menjadi 76,59 di 2022,” papar Presiden.
“Kita juga telah menyiapkan anggaran perlindungan sosial, dengan total sebesar Rp3.212 triliun dari tahun 2015 sampai 2023, termasuk di dalamnya Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, serta perlindungan kepada lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Kita juga telah me-reskilling dan upskilling tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja dan Program Pra Kerja,” tambah Jokowi.

Di saat yang sama, SDM Indonesia telah dipersiapkan harus mendapat lapangan pekerjaan yang bisa meningkatkan produktivitas nasional. Indonesia harus mengembangkan sebagai window of opportunity untuk meraih kemajuan karena Indonesia sangat kaya sumber daya alam, termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi baru dan terbarukan.

Tapi, kaya sumber daya alam saja tidak cukup. Jadi pemilik saja tidak cukup. Karena itu akan membuat Indonesia menjadi bangsa pemalas, yang hanya menjual bahan mentah tanpa ada nilai tambah, tanpa ada keberlanjutan.

“Saya ingin tegaskan, Indonesia tidak boleh seperti itu. Indonesia harus menjadi negara yang juga mampu mengolah sumber dayanya, mampu memberikan nilai tambah, dan mensejahterakan rakyatnya. Ini bisa kita lakukan melalui hilirisasi,” jelasnya.

Hilirisasi yang ingin dilakukan adalah hilirisasi yang melakukan transfer teknologi, yang memanfaatkan energi baru dan terbarukan, serta meminimalisasi dampak lingkungan. Pemerintah telah mewajibkan perusahaan tambang untuk membangun pusat persemaian guna menghutankan kembali lahan pascatambang. Hilirisasi ini tidak hanya pada komoditas mineral, tapi juga non mineral, seperti sawit, rumput laut, kelapa, dan komoditas potensial lainnya. Hilirisasi ini juga harus mengoptimalkan kandungan lokal mentah.

Ini juga pahit bagi pendapatan negara jangka pendek. Tapi jika ekosistem besarnya sudah terbentuk, jika pabrik pengolahannya sudah beroperasi, dipastikan ini akan berubah manis pada akhirnya, terutama bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sebagai gambaran, setelah disetop ekspor nickel ore pada 2020, investasi hilirisasi nikel tumbuh pesat. Kini telah ada 43 pabrik pengolahan nikel yang akan membuka peluang kerja sangat besar. Ini baru satu komoditas.

Jika konsisten dan mampu melakukan hilirisasi untuk nikel dan tembaga, bauksit, crude palm oil (CPO), dan rumput laut, berdasarkan hitung-hitungan, perkiraan dalam 10 tahun ke depan, pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai Rp153 juta (US $ 10,944). Dalam 15 tahun, pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai Rp217 juta (US $ 15,860). Dalam 22 tahun, pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai Rp331 juta (US $ 25,025). Sebagai perbandingan, tahun 2022, Indonesia berada di angka Rp71 juta. Artinya, lompatannya bisa lebih dari dua kali lipat dalam 10 tahun.

“Fondasi untuk menggapai itu semua sudah kita mulai. Pertama, pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang pada akhirnya menaikkan daya. Kedua, pembangunan dari desa, pinggiran, dan daerah terluar yang pada akhirnya memeratakan ekonomi kita, dengan Dana Desa yang kita gelontorkan mencapai Rp539 triliun dari tahun 2015 hingga 2023,” jelas Presiden.

Ketiga, sambung Presiden, reformasi struktural yang konsisten, terutama sinkronisasi dan penyederhanaan regulasi, kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan pencegahan korupsi.

“Semoga menjadi modalitas kita untuk meraih kemajuan,” harap Presiden.

Presiden menekankan, tantangan ke depan tidak mudah. Pilihan kebijakan akan semakin sulit sehingga dibutuhkan public trust, karena kepercayaan adalah salah satu faktor penentu bisa berjalan atau tidaknya suatu kebijakan, bisa diikuti atau tidaknya suatu keputusan.