BPJS Kesehatan Selenggarakan Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Di Kota Gunungsitoli

oleh -8 views
Tengah, Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli saat mengikuti forum koordinasi pengawasan dan kepatuhan bersama BPJS Kesehatan.

GUNUNGSITOLI, Sabtu (3/4/2021) suaraindonesia-news.com – Pastikan pekerja miliki jaminan kesehatan, BPJS Kesehatan bersama Kejaksaan Negeri Gunungsitoli gelar Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Tingkat Kota Gunungsitoli.

Kegiatan ini merupakan sarana komunikasi dan koordinasi untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dan kepatuhan, serta menyusun langkah strategis guna meningkatkan kepatuhan dalam skema program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia (JKN-KIS).

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Gunungsitoli tersebut dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli serta dihadiri Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gunungsitoli, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PM-PPTSP) Kota Gunungsitoli.

Dalam sambutannya, Kajari Gunungsitoli menyampaikan agar tujuan forum ini dapat tercapai, sehingga penyelenggaraan program JKN-KIS dapat berjalan dengan baik.

“Penegakan kepatuhan dalam skema JKN-KIS membutuhkan peran dari semua peserta forum sesuai dengan peran dan tanggungjawab. Penegakan kepatuhan ini sebagai upaya mewujudkan universal health coverage (UHC) sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, sehingga setiap orang mendapatkan pemenuhan hak dasarnya yaitu hak mendapatkan jaminan kesehatan,” tuturnya saat membuka forum.

Lebih lanjut ia menyampaikan, bahwa pihaknya siap menjalankan peran yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan siap bersama-sama dengan BPJS Kesehatan menegakkan kepatuhan bagi pemberi kerja di badan usaha yang tidak patuh.

“Mendaftarkan pekerja, membayar iuran, dan menyampaikan data benar dan lengkap, diatur secara tegas dan jelas dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 19, UU Nomor 24 Tahun 2011, sehingga ini menjadi dasar yang kuat bagi penegak kepatuhan menjalankan tugas dan kewajibannya,” ucap Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli.

Dalam paparan materi yang disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gunungsitoli, Mahyuddin, menyampaikan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas PM-PPTSP Kota Gunungsitoli dalam mengedukasi dan proses kepatuhan bagi badan usaha yang tidak menjalankan kewajibannya.

“Sampai dengan Februari 2021, kami telah mengunjungi 53 badan usaha di Kota Gunungsitoli. Dari kunjungan tersebut didapati terdapat 32 badan usaha yang patuh dan 21 badan usaha tidak patuh. Atas ketidakpatuhan ini akan kami tindaklanjuti dan berkoordinasi dengan DPM-PPSTP Kota Gunungsitoli dan Kejaksaan Negeri Gunungsitoli,” tuturnya mengawali diskusi.

Lebih lanjut Mahyuddin menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan upaya kepatuhan melalui sosialisasi badan usaha, canvassing badan usaha, kunjungan bersama atau Join Inseption, memberikan informasi langsung dan tidak langsung melalui media massa, dan menjalankan sanksi kepada badan usaha.

“Kami berharap forum ini dapat meningkatkan kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan penegak kepatuhan lainnya sehingga sanksi bagi badan usaha yang tidak patuh dapat dilaksankan dengan tegas. Regulasi telah menjamin penegakan sanksi berupa teguran lisan, denda, dan tidak mendapatkan pelayanan tertentu, serta sanksi pidana kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara yang tidak patuh,” tutupnya.

Reporter : Topan
Editor : Redaksi
Publisher : Syaiful

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *