BPD Sapeken Dinilai Menyalahi Prosedur Dalam Putusan Pemberhentian P2KD Sapeken

oleh -159 views
Tengah, Edi Susanto, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sapeken.

SUMENEP, Sabtu (12/6/2021) suaraindonesia-news.com – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sapeken, mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor:188/ KEP/435.327.101/BPD/2021 Tentang pemberhentian panitia pemilihan kepala Desa (P2KD) Sapeken, Kecamatan Sapeken. Jumat (11/6/2021).

Adapun yang menjadi dasar pemberhentian 11 Panitia pemilihan kepala Desa Sapeken ditelaah dari surat dan putusan yang diterima oleh panitia, di klaim sesuai dengan Perbub nomor 15 tahun 2021, diantaranya yakni Pasal 12 ayat (2), pasal 14 ayat (2b), pasal 16 ayat (2c & 3c), pasal 32 ayat (4 & 5), Dan 34 ayat (1-11).

Ketua panitia pemilihan kepala Desa Sapeken Ustad Suraini, mengganggap bahwa upaya yang dilakukan BPD telah menyalahi aturan.

“Rujukan yang menjadi dasar Pembentian oleh BPD hanya dipahami secara tekstual, dan putusan tersebut dituliskan ‘Keputusan Musyawarah BPD’, padahal dilatarbelakangi hanya dengan rapat internal BPD saja, tentu berbeda subtansi dari dua makna dari rapat dan musyawarah,” tegasnya saat dikonfirmasi via telpon genggamnya.

Senada dengan itu, Muzakkir, M.H sekretaris Desa Sapeken mengatakan, terkait dengan surat putusan pemberhentian seluruh panitia pilkades menurutnya tidak memenuhi prosedur.

“Kebetulan saya dihubungi oleh PJ kades untuk bertemu dirumahnya, saat itu telah ada dari pihak BPD dan Panitia, kaitannya dengan pemberhentian tersebut setelah saya dipersilahkan menanggapi, saya hanya melemparkan pertanyaan kepada pihak BPD, apakah ada dasar pemberhentian panitia oleh BPD dalam perbub ?, sebenarnya dari pertanyaan tersebut BPD belum secara detail menjawab,” terang Muzakkir saat dihubungi via telpon.

Ia juga menganggap BPD tidak sesuai prosedur dalam memutuskan terkait klaim pemberhentian Panitia pemilihan Kepala Desa Sapeken, pasalnya, BPD Sapeken didesak oleh salah satu tim Bacalon atas nama Tahir Effendi, untuk segera membubarkan Panitia, dikarenakan skema Demo yang dilakukan oleh pihak salah satu bacalon merupakan skenario BPD dalam rangka membubarkan panitia. Sebagaimana pengakuan salah satu anggota BPD yang tidak mau disebutkan namanya melalui Voicenote memberikan keterangan yang diterima Jumat (11/6/2021).

Sementara aktivis muda Sapeken Ikratul Akbar mengatakan, jika dilihat Perbub Nomor 15 tahun 2021, ditemukan “keganjalan” dari dasar pertimbangan tentang pemberhentian panitia pilkades Sapeken, pasal yang dipakai tidak relevan dengan dasar pemberhentian panitia.

“Lagi-lagi BPD Sapeken terlalu kentara keberpihakannya, semua cara dilakukan hanya demi kepentingan diri sendiri, jika merujuk pada pasal 12 ayat 2, secara subtansi menjelaskan bahwa panitia dibentuk oleh BPD. Pasal 14 ayat 2b; tentang laporan panitia ke BPD (Perbub Nomor 54 tahun 2019). Pasal 16 ayat 2c dan 3c jika dipahami secara sitematis subtansi utamanya adalah poin 1 sebagai rujukan dari poin 2 dan 3, dengan penegasan “apabila diantara anggota panitia” juga kaitannya dengan kata “pemberhentian” jika merujuk pada ayat 3c, tentu harus didasari dengan bukti-bukti otentik bukan hanya asumsi-asumsi,” tegasnya.

Penyertaan bukti, lanjutnya, setidaknya menjadi dasar putusan BPD Sapeken terhadap pemberhentian Panitia penyelanggara pemilihan kepala Desa Sapeken, namun BPD Sapeken belum bisa memberikan bukti otentik terkait penyelewengan Panitia.

Ikratul Akbar menganggap bahwa perbuatan BPD Sapeken telah mendeskriminasi Panitia pilakdes Sapeken.

“Ini adalah bukti bahwa BPD Sapeken telah mendeskriminasi panitia pilkades Sapeken, karena telah menuding P2D Sapeken dengan tidak bisa menyertakan bukti, tentu ini fatal nantinya, jika merujuk pada Permendagri nomor 110 tahun 2016 padal 32 tentang larangan BPD,” sambungnya.

Dengan demikian, kata Ikratul Akbar, Sikap BPD Sapeken dianggap terlalu arogan dan kentara keberpihakannya kepada salah satu bacalon yang hari ini telah ditetapkan dalam berita acara hasil penyaringan bahwa tidak memenuhi syarat.

“Gerangan apa yang membuat BPD Sapeken meradang??, bukankah selain sebagai BPD juga harus bersikap sebagai tim pengawas pilkades sebagaimana amanat permendagri nomor 72 tahun 2020,” tukas Ikratul Akbar.

Sementara Edi Susanto, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sapeken, mengatakan jika pihaknya bekerja sesuai aturan yang ada, yaitu mengacu pada Perbub Nomor 15 tahun 2021.

“Tentu ini kami lakukan atas dasar bukti-bukti yang kuat dan siap kami pertanggung jawabkan,” tegas Edi saat dihubungi media ini melalui saluran telpon pribadinya.

Ia juga menepis adanya tudingan yang menilai pihaknya berpihak kepada salah satu bakal calon Kepala Desa Sapeken, menurutnya BPD merupakan Lembaga independen yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan di pemerintahan Desa.

“Jika ada pihak lain yang menilai BPD Sapeken berpihak kepada salah satu calon Kepala Desa, ini subyektif saja, dan sah-sah saja orang lain menilai seperti itu,” katanya.

Jadi menurut Edi, BPD Sapeken sudah bekerja sesuai petunjuk dan aturan yang berlaku.

“Jika BPD dianggap melanggar secara aturan, dan bisa dibuktikan secara hukum kami siap,” ujar Edi.

Reporter : Sdr/Za
Editor : Redaksi
Publisher : Syaiful

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *