Bawaslu Mamasa Terima Laporan Dugaan Pelanggaran

oleh -43 views
Yesdar, didampingi kuasa hukumnya melaporkan dugaan pelanggaran, ke Bawaslu Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat

MAMASA, Jumat (03/05/2019) suaraindonesia-news.com – Kembali Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mamasa menerima aduan dari masyarakat, lantaran ditemukan dugaan pelanggaran saat pelaksanaan pemungutan suara 17 April 2019 lalu.

Laporan tersebut dilayangkan warga Dusun Bakeng, Desa Lakahang, Kecamatan Tabulahan, yang diketahui bernama Yesdar.

Yesdar didampingi kuasa hukumnya Maikhal Reinhard, menyerahkan sejumlah dokumen yang menjelaskan kronologis kejadian sebagai alat bukti. Bukan hanya itu ia juga membawa C6 miliknya yang diduga digunakan oleh orang lain saat pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 Lakahang.

“Saya kan tidak memilih di TPS 6, karena saya bertugas sebagai linmas di TPS 5 saat itu, namun hernanya karena kertas suara saya disana tercoblos,” terang Yesdar, di Mamasa, Sulawesi Barat.

Karena bertugas sebagai Linmas di TPS 5 Lakahang, jadi Yesdar menggunakan hak pilihnya di TPS 5 juga dengan menggunakan C5 dari TPS 6. Namun kata dia surat suaranya pun tercoblos.

Bahkan kata Yesdar, sebanyak delapan pemilih yang tidak hadir pada saat itu, tapi kertas suaranya pun tercoblos.

“Banyak yang tidak hadir pemilih, tapi semua yang terdaftar dalam DPT memilih, bahkan orang yang sudah lama meninggal juga terwakili,” katanya.

Ia menjelaskan, di TPS 6 Lakahang sebanyak 263 DPT, yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 262, artinya tinggal satu pemilih saja yang tidak menggunakan hak pilihnya. Semntara kata dia banyak banyak pemilih tidak hadir pada saat proses pelaksanaan pemungutan suara.

“Memang mengherankan ini KPPS di TPS 6, kenapa bisa seperti itu,” Tandasnya.

Selaku kuasa Hukum Maikhal Reinhard mengatakan, atas kejadian itu pihaknya meminta kepada Bawaslu untuk diproses sesuai aturan yang berlaku.

“Agar para penyelenggara yang tidak melaksanakan tugas sesuai aturan dapat merasakan efek jerah,” ujar Maikhal.

Maikhal berharap, agar laporan tersebut dapat ditindak lanjuti dalam waktu singkat, dimana ia meminta kepada Bawaslu Kabupaten Mamasa untuk segera mengeluarkan surat rekomendasi untuk dilanjutkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia (RI).

“Ini khan sudah memenuhi unsur jadi kami harap pihak Bawaslu dapat mengeluarkan surat rekomendasi secepatnya,” pungkasnya.

Laporan tersebut diterima oleh staf Bawaslu Kabupaten Mamasa Perdianto, pada Kamis malam 02 Mei 2019. Namun ia tak dapat memberikan keterangan lebih jauh terkait laporan tersebut.

“Yang pasti laporan ini kami terima, dan kami akan teruskan ke pimpinan kami yaitu Ketua Bawaslu Kabupaten Mamasa, karena saat ini tidak ada di kantor,” Perdianto, kepada suaraindonesia-news.com.

Reporter : Bung Wahyu
Editor : Agira
Publiser : Dewi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *