Baliho Calon DPD Nangkring di Tiang Listrik, Bawaslu Dinilai Tutup Mata

Baliho Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Milik Ajbar nomor urut 22, dinilai merusak pemandangan kota

MAMASA, Rabu (13 /02/2019) Suaraindonesia-news.com — Alat peraga kampaye (APK) salah satu calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia perwakilan Sulawesi Barat yang dipasang disalah satu tiang listrik dalam kota Mamasa menjadi sorotan warganet.

Setelah diposting pengguna facebook bernama Teguh Taufan Palangi Padaungan disalahsatu group facebook Warkop To Mamasa dalam waktu 18 jam yang lalu, postingan inipun menuai banyak komentar dari pengguna media sosial.

“Ini adalah satu contoh Baliho calon legislatif yang seenak perutnya diikat diatas tiang PLN, yang merusak pemandangan kota Mamasa, tanpa ada reaksi apa-apa dari Bawaslu Kabupaten Mamasa,” tulis Taufan dalam postingannya.

Taufik juga menilai Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mamasa tutup mata terhadap APK yang dipasang di tempat yang terlarang termasuk fasilitas umum seperti tiang listrik.

Bahkan Taufik mengatakan, Bawaslu hanya sibuk dengan urusan sendiri tanpa mengingat tugas yang sebenarnya.

“Bawaslu diam-diam sibuk dgn Perjalanan dinasnya. Cek saja dikantor Bawaslu Mamasa, Sekretarisnya saja hampir tidak pernah ada di kantornya, sibuk dengan perjalanan dinas yang tidak jelas dan hanya menghamburkan uang negara,” imbuh Taufik.

Dalam postingannya Taufik juga meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk turun ke Kabupaten Mamasa meninjau kinerja Bawaslu yang dinilainya tidak maksimal.

“Tolong DKPP itu turun ke Bawaslu Kabupaten Mamasa, tidak ada kerjanya selama ini, menertibkan baliho-baliho saja tidak becus. Dan Tolong BPK audit juga Keuangan Bawaslu Kabupaten Mamasa,” tulis Taufik.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Bawaslu Kabupaten Mamasa Rustam, mengungkapkan pemasangan baliho atau APK di tiang listrik tidak dibenarkan oleh aturan karena merupakan fasilitas umum.

“Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan PKPU 23 tahun 2018 bahwa APK yang melanggar sanksi administrasinya adalah diturunkan dan yang diberi wewenang menurunkan adalah Satpol PP bukan Bawaslu dan jajarannya,” terang Rustam.

Lanjut Rustam menjelaskan, pihaknya sudah menyampaikan persoalan tersebut ke Liaison Officer (LO) yang bersangkutan, untuk segera dipindahkan dan tidak dipasang di tempat umum.

Pihaknya akan menginventarisir dan mengkaji APK yang diduga melanggar aturan dan selanjutnya akan ditertibkan sesuai aturan yang ada.

“Yang saya liat dipostingan adalah calon DPD yang LO nya terdaftar di KPU Provinsi. Kita sudah sampaikan ke LO yang bersangkutan untuk segera dipindahkan dan tidak dipasang lagi di fasilitas umum,” ujarnya.

Namun demikian, pihak Bawalsu mengakui masih ada sejumlah bahan kampanye yang dipasang ditempat yang tidak seharusnya. Sehingga pihaknya berjanji menginfentarisir dan mengkaji APK yang diduga melanggar aturan dan selanjutnya dikordinasikan degan Satpol PP untuk ditertibkan sesuai aturan yang ada.

“Seharunya peserta pemilu termasuk calon DPD wajib membaca regulasi, khusus di Kabupaten Mamasa, karena jauh sebelumnya sudah disosialisasikan KPU Maupun Bawaslu,” pungkasnya.

Reporter : Bung Wahyu
Editor : Agira
Publisher : Imam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here