Aktivis 98 Sumut : Pergantian Kepala OPD Hak Prerogratif Bupati

oleh -86 views
Foto: Pantas Tarigan, Aktivis 98 Sumuy yang juga Ketua LSM Lipan saat di Mapolresta Deli Serdang, Minggu (3//3/2024). (Foto: M. Habil Syah/SI).

DELI SERDANG, Minggu (2/3/2024) suaraindonesia-news.com – Beredarnya rumor akan dilakukannya perombakan jabatan oleh Bupati Deli Serdang HMA Yusuf Siregar baik eselon 2 dan eselon 3 hingga beredar berita beberapa pejabat yang nonjob di lingkungan pemerintahan Kabupaten Deli Serdang, banyak pihak yang terlihat kasak kusuk mendengar hal perombakan yang akan dilakukan Bupati Deli Serdang dibeberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pantauan awak media dilapangan, berbagai macam komentar yang didengar baik yang menyatakan adalah hal yang bagus dilakukan HMA Yusuf Siregar namun ada juga yang beranggapan miring terkait perombakan sejumlah pejabat, baik dari tingkat Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Kepala Dinas (Kadis) dan juga sejumlah pejabat setingkat eselon 3.

Salah seorang aktivis 98, Pantas Tarigan memberikan tanggapan terkait hal tersebut menerangkan kepada awak media, bahwa terkait pergantian Kadis atau SKPD adalah hal yang wajar dan itu hak prerogatif Bupati.

“Kalau menurut saya, terlepas dari apakah itu beredar rumor atau tidaknya dan kalau hal itu memang terjadi terkait pergantian Kadis, Kabid baik itu eselon 2, eselon 3 pada SKPD di wilayah Pemkab dalam hal ini di Deli Serdang yang akan dilakukan Bupati, itu adalah hal yang wajar dan itu adalah hak prerogatif kepala daerah, jadi siapapun tidak bisa mengintervensi hal tersebut kepada Bupati,” tegas Pantas Tarigan saat dijumpai di Mapolresta Deli Serdang, Minggu (3//3/2024).

Lebih jauh dirinya mengatakan kalau pergantian pejabat itu sudah ada aturannya setiap Kepala Daerah.

“Bupati Deli Serdang sudah pasti lebih paham soal aturan yang dilakukannya sebelum membuat keputusan dalam mengganti Kepala OPD dilingkungan kerjanya, seperti yang kita tau dan kita dengar bahwa beberapa pejabat Pemkab Deli Serdang baru-baru ini telah dilakukan Asessmen di Universitas Sumatera Utara (USU), jadi mengacu dari hasil Asessmen itulah yang dilakukan Bupati Deli Serdang dalam merotasi bahkan melakukan dengan menonjobkan seorang Kepala OPD,” jelas Pantas Tarigan yang juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Indevenden Peduli Aset Negara ( LSM – Lipan) Sumatera Utara.

Terkait hak prerogatif Bupati Pantas Tarigan menerangkan itu sesuai dengan PP nomor 13 tahun 2002 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural.

Baca Juga: Hasil Asesmen, Pejabat Pemkab di Deli Serdang Ada yang Nonjob

“Bupati HMA Yusuf Siregar sebagai kepala daerah bekerja sesuai PP nomor 13 tahun 2002 dalam hal pergantian SKPD dan juga berdasarkan penilaian dan kajian dari tim ahli yang disebut Asessmen, dari hasil kajian tersebut bilamana ada Kepala OPD yang gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala dinas pada saat dia menjabat, maka Bupati akan lakukan pergantian bahkan Kepala OPD tersebutbbisa saja Nonjob, semua sudah ada mekanisme dan regulasinya,” sebut Pantas Tarigan.

Ada beberapa pihak yang berbicara tentang masalah hutang pekerjaan yang belum dibayarkan dinas kepada para pihak vendor, Pantas Tarigan menjabarkan pasti juga akan dibayar karena itu adalah hutang instansi bukan perorangan.

“Adanya kasak kusuk dilapangan ini semua kan tidak lepas terkait hutang proyek dinas kepada pihak vendor yang belum dibayar,” ujarnya.

Menurut Pantas Tarigan, pada saat seorang Kadis yang kebetulan Kadis tersebut pindah posisi ke Dinas lain dan hutang pekerjaan belum di bayar, itu masih menjadi tanggung jawab dinas terkait sesuai surat kontrak kerja antara dinas dengan perusahaan vendor.

“Jadi tidak ada sangkut pautnya pergantian Kepala Dinas dengan hutang Dinas terhadap vendor, dan saya sangat mendukung kalau Bupati melakukan pergantian beberapa Kepala OPD yang berada di wilayah Pemkab Deli Serdang, semuanya demi penyegaran dilingkungan Pemkab itu sendiri dan sudah pasti menciptakan suasana lingkungan menjadi lebih baik lagi dalam hal pelayanan terhadap masyarakat, salah satunya pasti pembangunan yang dilakukan Pemkab Deli Serdang,” tutur Pantas Tarigan.

Pasta Tarigan juga menyinggung soal hukum, mengenai pertanggung jawaban Kepala OPD, ketika seorang Kadis menjabat pada satu dinas dan ditemukan bukti-bukti adanya penyimpangan dalam penggunaan uang negara atau lain sebagainya, dan apabila Kepala OPD tersebut sudah dimutasi jabatannya, Aparat Penegak Hukum (APH) masih bisa memprosesnya secara hukum apabila ditemukan 2 alat bukti yang kuat dan saksi-saksi yang memberikan keterangan untuk memberatkan secara hukum, dan ditemukan bersalah.

“Jadi APH dalam hal ini sangat bisa melakukan proses hukumnya kepada Kadis yang dimaksud,” tukasnya.

Reporter: M. Habil Syah
Editor: Amin
Publisher: Eka Putri

Tinggalkan Balasan