Oleh Silvia Sagita Arumsari
Mahasiswa
Revolusi industri 4.0 telah mendisrupsi kehidupan kita. Ia bahkan membuat perubahan besar dalam peradaban manusia. Tidak hanya berpotensi luar biasa dalam mengubah lanskap ekonomi, revolusi industri 4.0 juga merombak lanskap politik serta interaksi sosial yang terjadi di tingkat global, nasional, maupun daerah.
Layaknya mata uang, revolusi industri 4.0 muncul dengan dua sisi. Ia membawa tantangan juga kesempatan dalam sekali putar. Revolusi industri datang dengan radikal dan cepat, mengakar pada hal mendasar dalam tata kehidupan manusia. Dengan perubahan yang begitu cepat dan mendasar, akan sulit rasanya sebuah negara menangkap peluang tanpa mulai menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut.
Dalam hemat penulis, perlu kiranya sistem pemilihan umum (pemilu) di Indonesia mulai beradaptasi dengan revolusi industri 4.0. Hal ini berdasar pada fakta bahwa pemilu penting dalam membawa perubahan holistik dalam tata kelola pemerintahan. Pemilu membidani proses kelahiran nahkoda negara yang akan menyetir kapal pemerintahan selama setidaknya lima tahun berturut.
Wujud Pemilu 4.0
Pemilu merupakan salah satu wujud sistem demokrasi dan politik nasional. Selama ini, harus disadari bahwa sistem pemilu konvensional masih berfokus pada politik konvensional. Politik hanya dijadikan ajang rebutan kursi pemerintahan. Bentuk dan substansi pemilu juga disetir oleh generasi tua yang dianggap lebih mapan dalam segala aspek daripada generasi muda. Ruang untuk generasi milenial berpartisipasi dalam kontes perpolitikan nasional sangatlah minim. Padahal, generasi muda adalah kunci. Dunia yang saat ini kita tinggali pada dasarnya adalah milik generasi muda. Merekalah yang sedang dan akan terus menciptakan perubahan positif seiring berkembangnya revolusi industri 4.0.
Pemilu 4.0 akan berwajah penyegaran di mana akhirnya sistem perpolitikan nasional bukan hanya menjadi ajang pemenuhan kepentingan, melainkan pencerdasan bangsa. Klaus Schwab dalam bukunya The Fourth Industrial Revolution, What It Means and How To Respond (Revolusi Industri 4.0, Makna dan Bagaimana Kita Meresponnya) mengatakan bahwa ketika dunia fisik, digital, dan biologis terus menyatu, teknologi dan platform baru akan semakin memungkinkan warga negara untuk terlibat dalam pemerintahan, menyuarakan pendapat mereka, mengkoordinasikan upaya mereka, dan bahkan menghindari pengawasan otoritas publik. Ini berarti bahwa adanya revolusi industri 4.0 membuka pintu peluang besar bagi Indonesia untuk memperbaiki sistem demokrasinya. Adanya disrupsi dalam bidang teknologi akan menjadi senjata utama dalam membangun transparansi dan membuka ruang partisipasi.
Adopsi Substansi Revolusi Industri 4.0
Pelaksanaan revolusi industri 4.0 mendasarkan dirinya pada dua nilai utama. Pertama, teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan secara penuh melalui basis digital untuk mendapatkan produk sebaik-baiknya. Kedua, adanya otomatisasi berbasis data dan internet (internet of things) dalam tiap tahapan. Kedua nilai ini dapat diadopsi secara menyeluruh ke dalam sistem pemilu melalui proses digitalisasi pemilu.
Nilai pertama revolusi industri 4.0 menjelaskan tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendapatkan produk sebaik-baiknya. Dalam pengertian secara umum, produk merupakan hasil akhir dari keseluruhan tahapan dalam suatu sistem. Mengacu pada hal ini, wakil-wakil rakyat dan pemimpin merupakan produk dari sistem pemilu di Indonesia. Oleh karena itu, pegadopsian nilai revolusi industri 4.0 dalam sistem pemilu bertujuan untuk mendapatkan wakil-wakil rakyat dan pemimpin yang sebaik-baiknya.
Nilai kedua revolusi industri 4.0 secara langsung relevan terhadap pencapaian tujuan digitalisasi pemilu. Otomatisasi berbasis data dan internet diimplementasikan secara menyeluruh, guna meraih efektivitas dan efisiensi setinggi-tingginya.
Sistematika Pemilu 4.0
Salah satu tahapan yang krusial dalam penyelenggaraan pemilu adalah ketersediaan informasi yang lengkap dan menyeluruh mengenai kandidat pemilu. Untuk mendapatkan ‘produk’ yang berkualitas, tentunya masyarakat harus memilih ‘produk’ tersebut. Sebagai subjek utama dalam pelaksanaan pemilu, masyarakat seharusnya lebih paham tentang siapa saja yang akan menjadi wakil mereka. Mulai dari latar belakang, rekam jejak, pencapaian, riwayat hidup, visi misi, dan partai politik pendukung. Sayangnya, belum ada wadah khusus untuk mengedukasi masyarakat mengenai hal ini.
Dengan mengadopsi nilai-nilai revolusi industri 4.0, seluruh data kandidat pemilu dapat diintegrasikan ke satu tempat resmi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Tentunya, hal ini harus dilaksanakan di bawah tinjauan langsung pemerintah agar tidak ada kesalahan informasi yang dapat merugikan pihak-pihak bersangkutan. Dengan adanya hal ini, diharapkan terjadi pemberdayaan dan pencerdasan pemilih akibat keterbukaan informasi. Sehingga, masyarakat tidak akan salah beri suara.
Melanjuti adanya informasi resmi mengenai kandidat, proses kampanye diperlukan sebagai sarana pengiklanan. Kampanye dilakukan oleh masing-masing kandidat untuk menarik simpati pemilih. Melalui kampanye, informasi yang telah didapat oleh masyarakat dapat dijelaskan lebih lanjut. Kandidat akan terus berfokus pada sisi-sisi unggul yang dapat memenangkan mereka dalam peperangan yang akan datang. Jika selama ini proses kampanye masih konvensional, kita harus segera bergeser ke kampanye digital.
Ada beberapa hal yang perlu disoroti ketika membicarakan kampanye digital ini. Pertama, kampanye digital kian hari menjadi kian menentukan pemenangan akibat adanya digitalisasi politik. Jika kita mencermati Pilpres 2014, pemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden didominasi oleh politik digital. Hal ini berarti bahwa media digital seperti media sosial dan pemberitaan online lebih mampu mempengaruhi pemilih. Dibandingkan dengan sistem kampanye partai politik konvensional, tentu penyebaran informasi melalui media online dampaknya akan lebih masif.
Kedua, dengan mendasarkan pada nilai-nilai revolusi industri 4.0, kampanye digital dapat menjadi lebih efisien dan efektif. Ruang-ruang digital yang ada dapat dimanfaatkan untuk menekan biaya politik. Kita bisa meminimalisasi pengadaan kampanye di tiap-tiap kota, pembuatan kaus dan aksesoris pemenangan, serta pemasangan spanduk-spanduk besar dengan biaya yang mahal.
Rendahnya biaya politik juga dapat memicu munculnya partai politik baru yang dibidani kaum muda. Selama ini, generasi muda dihantui oleh mahalnya mahar politik konvensional. Namun, dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang menyeluruh, generasi muda akan berani bergerak maju. Generasi muda yang lebih mampu memainkan ruang digital sebagai saluran politik, ideologi, dan gagasan akan menjelma sebagai kekuatan baru dalam dunia demokrasi Indonesia.
Pada hilirnya, tahap pemilihan pada pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan nilai revolusi industri 4.0. Dengan pengorganisasian data secara benar, proses pemilihan ini dapat dilakukan secara online. Pemilihan online yang bersifat terbuka dan transparan bisa meminimalisasi adanya problema pasca pemilihan, seperti protes hasil perhitungan.
