BANDA ACEH, Jumat (20/11) suaraindonesia-news.com – Koordinator Presidium Aceh Global Awakening, Tarmidinsyah Abubakar, mempertanyakan sikap Partai Amanat Nasional (PAN) terkait kemungkinan pengusulan tokoh internal partai untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dalam pandangan Tarmidinsyah, PAN sebagai partai yang lahir dari semangat Reformasi 1998 seharusnya tetap menunjukkan kemandirian politik dengan menyampaikan aspirasi dan menawarkan figur yang dinilai memiliki kapasitas untuk menduduki jabatan kenegaraan.
Salah satu nama yang menurutnya layak menjadi bahan pertimbangan adalah M. Hatta Rajasa, mantan Ketua Umum PAN yang pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di pemerintahan.
Hatta Rajasa tercatat pernah menjabat Menteri Sekretaris Negara, Menteri Perhubungan, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Pada Pemilihan Presiden 2014, PAN juga pernah mengusung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Berdasarkan rekam jejak tersebut, Tarmidinsyah menilai wajar apabila publik mempertanyakan alasan PAN tidak secara terbuka memperjuangkan Hatta Rajasa sebagai salah satu figur yang dapat dipertimbangkan dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden.
“Pertanyaan ini bukan semata-mata soal seseorang memperoleh jabatan. Ini menyangkut identitas, kehormatan, dan tanggung jawab politik sebuah partai yang lahir dari perjuangan Reformasi,” demikian pandangan Tarmidinsyah dalam tulisannya.
Tarmidinsyah berpandangan, partai politik dalam sistem demokrasi tidak seharusnya hanya berperan sebagai pendukung pemerintah. Menurut dia, partai juga memiliki tanggung jawab menyampaikan gagasan, menawarkan alternatif kepemimpinan, memperjuangkan kader, serta memberikan pertimbangan terhadap arah kebijakan negara.
Ia mengakui bahwa mekanisme konstitusional pengisian jabatan Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden mengusulkan dua calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih.
Namun, menurut Tarmidinsyah, kewenangan Presiden tersebut tidak serta-merta menghilangkan ruang bagi partai politik untuk menyampaikan aspirasi dan pertimbangan politik.
Ia menilai partai tetap dapat mengambil peran melalui komunikasi politik dan penyampaian usulan figur yang dianggap memiliki pengalaman serta kemampuan menjalankan tugas kenegaraan.
Lebih lanjut, Tarmidinsyah mempertanyakan apakah sikap PAN yang disebut menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden merupakan strategi politik yang telah dipertimbangkan secara matang atau mencerminkan perubahan orientasi partai.
Menurutnya, dukungan terhadap pemerintahan tidak harus menghilangkan kemandirian berpikir dan sikap kritis sebuah partai politik.
“Loyalitas kepada Presiden tidak seharusnya menghapus kewajiban partai untuk menyampaikan pandangan dan aspirasi politiknya sendiri,” tulisnya.
Ia menegaskan, kritik tersebut bukan tuduhan terhadap PAN, melainkan pertanyaan yang menurutnya perlu dijawab secara terbuka kepada masyarakat.
“Kita tidak sedang menuduh. Kita sedang meminta penjelasan,” ujarnya dalam tulisan tersebut.
Tarmidinsyah juga mengingatkan bahwa PAN tidak cukup hanya menjadikan sejarah kelahirannya pada era Reformasi sebagai identitas politik. Menurutnya, semangat Reformasi perlu diwujudkan melalui sikap politik yang menjaga kedaulatan rakyat, mengawal kekuasaan, dan mempertahankan independensi institusi politik.
Ia menegaskan, pihaknya tidak sedang meminta PAN memaksakan Hatta Rajasa menjadi Wakil Presiden. Jabatan tersebut, menurutnya, bukan hak eksklusif PAN.
Hal yang dipersoalkan adalah sejauh mana partai tersebut menggunakan ruang politik yang tersedia untuk menyampaikan aspirasi dan menjelaskan pertimbangannya kepada publik.
Jika Hatta Rajasa dinilai memiliki pengalaman dan kapasitas, Tarmidinsyah mempertanyakan mengapa nama tersebut tidak diperjuangkan melalui komunikasi politik. Sebaliknya, apabila terdapat pertimbangan tertentu yang membuat PAN tidak mengusulkannya, ia berharap alasan tersebut dapat disampaikan secara terbuka.
Menurut Tarmidinsyah, kemandirian partai politik tidak semata-mata diukur dari kedekatannya dengan pemerintah, tetapi juga dari kemampuannya mempertahankan prinsip dan tanggung jawab demokrasi.
Ia berharap PAN memberikan penjelasan mengenai sikap politiknya dalam persoalan tersebut. Baginya, pertanyaan itu bukan hanya menyangkut Hatta Rajasa atau kepentingan jabatan, melainkan juga menyangkut konsistensi PAN terhadap semangat Reformasi 1998.
“Partai politik boleh mendukung pemerintah, tetapi jangan sampai kehilangan keberanian untuk berpikir sebagai institusi demokrasi,” demikian penegasan Tarmidinsyah.












