exodus
BeritaNewsPolitik

AMPI dan PDK Kosgoro 1957 Kota Bogor Adukan Hasil Rapat Pleno Golkar ke Dewan Etik dan Mahkamah Partai

×

AMPI dan PDK Kosgoro 1957 Kota Bogor Adukan Hasil Rapat Pleno Golkar ke Dewan Etik dan Mahkamah Partai

Sebarkan artikel ini
IMG 20260726 164018
Foto: Heri Cahyono, anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Bogor yang juga menjabat Ketua Bappilu DPD Partai Golkar Kota Bogor dan Ketua PDK Kosgoro 1957 Kota Bogor.

KOTA BOGOR, Sabtu (25/7) suaraindonesia-news.com – DPD Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kota Bogor bersama PDK Kosgoro 1957 Kota Bogor mengadukan hasil rapat pleno DPD Partai Golkar Kota Bogor terkait persiapan Musyawarah Daerah (Musda) XI kepada Dewan Etik dan Mahkamah Partai Golkar.

Pengaduan tersebut diajukan karena kedua organisasi menilai rapat pleno yang menjadi dasar pengambilan keputusan terkait pelaksanaan Musda tidak memenuhi ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam mekanisme organisasi Partai Golkar.

Ketua PDK Kosgoro 1957 Kota Bogor, Heri Cahyono, mengatakan keputusan strategis organisasi semestinya dihasilkan melalui rapat pleno yang sah, transparan, dan memenuhi persyaratan organisasi.

“Musda merupakan forum tertinggi Partai Golkar di tingkat kota. Oleh karena itu, seluruh tahapan dan keputusan yang menjadi dasar pelaksanaannya harus dilakukan secara tertib serta sesuai dengan AD/ART dan peraturan organisasi Partai Golkar,” ujar Heri Cahyono.

Menurut Heri, apabila rapat pleno tidak memenuhi kuorum, maka keabsahan keputusan yang dihasilkan patut dipertanyakan dan perlu diperiksa oleh lembaga internal partai yang memiliki kewenangan.

Senada dengan itu, Ketua DPD AMPI Kota Bogor, Sarah Zulfrida Permadi, menyatakan pengaduan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab organisasi sayap dalam menjaga marwah organisasi serta memastikan proses demokrasi internal Partai Golkar berjalan sesuai aturan.

“Kami tidak ingin pelaksanaan Musda menimbulkan persoalan hukum dan konflik organisasi di kemudian hari. Karena itu, kami meminta Dewan Etik dan Mahkamah Partai Golkar memeriksa proses pleno tersebut secara objektif,” kata Sarah.

Melalui pengaduan tersebut, AMPI dan PDK Kosgoro 1957 Kota Bogor meminta agar hasil rapat pleno yang mereka nilai tidak memenuhi kuorum tidak dijadikan dasar penetapan tahapan maupun keputusan strategis terkait pelaksanaan Musda DPD Partai Golkar Kota Bogor.

Kedua organisasi juga meminta agar pelaksanaan Musda XI ditunda hingga terdapat kejelasan dan keputusan dari Dewan Etik serta Mahkamah Partai Golkar.

“Kami menginginkan Musda yang demokratis, sah, berintegritas, dan dapat diterima oleh seluruh kader. Persoalan ini bukan mengenai kepentingan calon tertentu, tetapi mengenai kepatuhan terhadap aturan organisasi,” tegas Heri.

Sarah menambahkan, penyelesaian melalui mekanisme internal partai merupakan langkah yang tepat untuk memberikan kepastian kepada seluruh kader sekaligus mencegah terjadinya perpecahan di tubuh Partai Golkar Kota Bogor.

“Kami berharap Dewan Etik dan Mahkamah Partai dapat segera menindaklanjuti pengaduan ini serta memberikan keputusan yang adil dan sesuai dengan ketentuan organisasi,” pungkas Sarah.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh tanggapan resmi dari DPD Partai Golkar Kota Bogor terkait pengaduan yang disampaikan oleh DPD AMPI Kota Bogor dan PDK Kosgoro 1957 Kota Bogor kepada Dewan Etik dan Mahkamah Partai Golkar.