BLORA, Jumat (06/03) suaraindonesia-news.com – Koordinator Wilayah (Korwil) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Blora, Artika, menanggapi laporan masyarakat terkait kualitas pelayanan di SPPG Jepon Seso 1 yang sempat menjadi perhatian publik. Laporan tersebut berkaitan dengan penyediaan menu selama bulan Ramadan yang dinilai tidak sesuai dengan standar pelayanan.
Artika menyampaikan bahwa pihaknya telah memberikan teguran kepada pengelola SPPG Jepon Seso 1 dan meminta agar penyediaan menu diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.
“Ya, itu sudah saya arahkan juga konfirmasi ke Kepala SPPG-nya juga. Kita mohon untuk diperbaiki,” jelas Artika, Korwil SPPG Kabupaten Blora, Jumat (6/3/2026).
Menurut Artika, keluhan masyarakat muncul karena menu yang dibagikan kepada penerima manfaat dinilai kurang layak. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penggunaan produk pabrikan dalam penyediaan menu, yang menurut prosedur tidak diperbolehkan.
“Informasi dari beberapa teman masyarakat memang untuk menu selama bulan Ramadan ini kurang ya, maksudnya tidak sesuai standar. Kemarin sempat menggunakan roti Nabati, padahal itu tidak diperbolehkan. Kita tidak boleh pakai produk pabrik,” ujar Artika saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.
Menindaklanjuti laporan tersebut, pihak Korwil SPPG Blora telah mengambil langkah administratif dengan meminta klarifikasi dari pengelola SPPG di tingkat kecamatan. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap berbagai temuan yang dilaporkan.
“Kami sudah memberikan arahan dan meminta laporan khusus dari SPPG-nya terkait hal-hal yang menonjol itu. Untuk masalah tuduhan pegawai, nanti akan kami dalami lagi karena saya belum menerima konfirmasi lengkapnya,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, Korwil SPPG Kabupaten Blora menyatakan akan terus memantau perkembangan di lapangan guna memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai dengan aturan dan standar yang telah ditetapkan.
Sementara itu, Kepala SPPG Jepon Seso 1 Blora, Sutarno, pada pemberitaan sebelumnya menjelaskan bahwa keluhan masyarakat terkait menu makanan yang dianggap kurang pantas serta kualitas bahan yang tidak sesuai harapan disebabkan oleh miskomunikasi antara pihak pengelola dengan pemasok.
“Yang menu yang menurut masyarakat sendiri kurang pantas. Untuk anggaran biaya sendiri, itu kesalahan lebih ke pemesanan dan supplier, miskomunikasi terkait pemesanannya,” kata Sutarno, Selasa (3/3/2026).
Ia juga menyebutkan adanya perbedaan antara pesanan yang diajukan dengan barang yang diterima dari pemasok.
“Sebelumnya itu paha, tapi yang datang itu ayam utuh-an dan tidak sesuai pesanan itu. Terus yang kedua, kami menuntut supplier untuk buah yang kualitas baik, tapi yang datang itu selalu kualitas nomor dua atau tiga,” ujar Sutarno.
Pihak terkait diharapkan dapat segera melakukan evaluasi agar pelayanan pemenuhan gizi kepada masyarakat dapat berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
