KOTA BOGOR, Jumat (06/03) suaraindonesia-news.com – Pemerintah Kota Bogor bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat menggelar rapat koordinasi pengamanan aset daerah sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga aset milik pemerintah.
Rapat koordinasi tersebut mempertemukan Sekretaris Daerah Kota Bogor dengan jajaran Kantor Wilayah BPN Jawa Barat guna memperkuat sinergi dalam pengamanan tanah milik pemerintah daerah.
Pengamanan aset pemerintah daerah sendiri dilakukan melalui berbagai mekanisme, meliputi pengamanan administratif, fisik, hingga pengamanan hukum. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penguasaan oleh pihak ketiga, potensi sengketa, maupun risiko kehilangan aset daerah.
Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat, Ginanjar, menyampaikan dukungannya terhadap upaya percepatan pengamanan aset milik Pemerintah Kota Bogor.
“Yang penting jelas tanahnya dan tidak sengketa,” ujar Ginanjar dalam rapat koordinasi tersebut.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor, Dr. Akhyar Tarfi, menyampaikan bahwa pihaknya terus membangun serta memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak untuk mempercepat proses pengamanan aset pemerintah daerah.
Menurutnya, salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat kolaborasi dengan Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi (KJSKB) guna mempercepat proses sertifikasi tanah.
“Penambahan kolaborasi dan optimalisasi sumber daya dilakukan untuk mendorong percepatan sertipikasi serta penyelesaian potensi permasalahan pertanahan yang ada,” jelasnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Bogor Denny Mulyadi beserta jajaran, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kanwil BPN Jawa Barat Didik Purnomo, Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kanwil BPN Jawa Barat Hotman Pardomuan Siahaan, serta Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kota Bogor Elly Rasita.
Melalui pertemuan ini, diharapkan koordinasi antarinstansi dapat semakin kuat sehingga seluruh aset milik Pemerintah Kota Bogor dapat terlindungi secara optimal demi kepentingan masyarakat.
