SAMPANG, Jumat (17/2/2023) suaraindonesia-news.com – Dewan Pendidikan Kabupaten Sampang berdiri sejak tahun 2002. Pembentukannya berdasarkan Keputusan Mendikbud Nomor 044/U/2002. Sebagai ketua pertama Dewan Pendidikan Sampang KH Dhofir masa bhakti 2002-2005. Kantor Dewan Pendidikan Sampang terletak di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 1.
Data yang diterima media ini, periode selanjutnya, Ketua Dewan Pendidikan Sampang adalah Mashuri untuk masa bhakti 2005-2009, selanjutnya Ketua Dewan Pendidikan Sampang Daud Bey masa bhakti 2009-2013, terus dilanjutkan oleh Herul Saleh selama dua periode masa bhakti 2013-2018 dan 2018-2023. Dan saat ini Ketua Dewan Pendidikan Sampang Achmad Mawardi masa bhakti 2023-2028.
Menariknya, Dewan Pendidikan Sampang saat ini ada unsur jurnalis di dalamnya yang lulus tes seleksi yaitu mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sampang dan saat ini aktif sebagai Kepala Biro media onlane suara indonesia-news.com. Sebab, sejak periode pertama 2002 tidak ada unsur jurnalis masuk di dalam Dewan Pendidikan Sampang.
Masuknya insan jurnalis di dalam kepengurusan Dewan Pendidikan Sampang masa bhakti 2023–2028, memberi warna dan ruh baru dalam kepengurusannya di bawah komando Achmad Mawardi, selaku Ketua Dewan Pendidikan Sampang masa bhakti 2023-2028.
Dewan Pendidikan Sampang saat ini, mempunyai tugas berat karena ikut terlibat dalam peningkatan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) bidang pendidikan. Dengan tugas berat itu, semua anggota Dewan Pendidikan Sampang optimis mampu membantu Pemkab Sampang, melalui dinas pendidikan setempat untuk meningkatkan IPM Sampang, dengan strategi yang telah disiapkan.
Ketua Dewan Pendidikan Sampang Achmad Mawardi, melalui bagian humasnya Imam Abu Cholid menjelaskan, peran dan fungsi Dewan Pendidikan Sampang masa bhakti 2023–2028. Peran Dewan Pendidikan, pertama memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Kedua, pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran dan tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan.
Ketiga, pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas. Keempat, mediator antara kepentingan Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat.
Sementara fungsi Dewan Pendidikan, pertama mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Kedua, melakukan kerjasama dengan masyarakat, pemerintah dan DPR. Ketiga, menampung dan menganalisa, aspirasi, ide, tuntutan dari berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
Selanjutnya ke empat, mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Dan terakhir kelima, meningkatkan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.
Reporter : Nora
Editor: Wakid Maulana
Publisher: Nurul Anam
