LUMAJANG, Senin (28/5/2018) suaraindonesia-news.com – Panwaslu punya 5 hari kerja untuk pembuktian kebenaran persoalan laporan terkait dugaan jumlah yang dimutasi tidak sesuai dengan rekomendasi Mendagri.
Dijelaskan oleh Komisioner Panwaslu Kabupaten Lumajang, Amin Sobari SH kepada sejumlah media mengatakan jika pembuktianlah yang dibutuhkan oelh pihaknya untuk menyelesaikan soal ini.
“Setidaknya kami mendapatkan surat yang asli dari surat rekomendasi Mendagri yang berjumlah 563, dan yang berjumlah 513 belum diminta,” kata Amin kepada wartawan kemarin.
Dalam salah satu materi klarifikasi, kata Amin adalah adanya saksi pelapor, yang tidak masuk dalam data mutasi beberapa waktu yang lalu.
Namun menurut kuasa hukum pelapor, M Sholeh SH kepada media ini menjelaskan jika memang ada dua surat rekomendasi dari Mendagri, namun ada yang janggal dari kedua surat tesebut.
“Ita memang benar ada dua surat dari Mendagri dengan nomor yang sama, yaitu Nomor 820/005/OTDA, tertanggal sama, yang isinya berbeda,” ujar Sholeh.
Hak itu, dikatakan Sholeh sudah masuk ke dalam ranah pidana, bukan lagi administratif.
“Terkait hal ini, kami menunggu hasil dari pihak Panwaslu untuk memberutahukan, benar atau salah,” bebernya.
Reporter : Achmad Fuad Afdlol
Editor : Panji
Publiser : Imam
