2 Ribu Massa Kepung DPRD Jember Tolak Omnibus Law

oleh -216 views
Massa Saat Mengepung DPRD Jember Tolak Omnibus Law. (Foto: Guntur Rahmatullah/SI).

JEMBER, Kamis (8/10/2020) suaraindonesia-news.com – Sebanyak 2 ribu massa yang menamakan dirinya Aliansi Jember Menggugat, pada Kamis (8/10/2020) mengepung Gedung DPRD Kabupaten Jember. Mereka terdiri dari 25 elemen dari kelompok mahasiswa, buruh, petani, rakyat, perempuan, nelayan dan pelajar.

Mereka melakukan aksi demo untuk menolak disahkannya UU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020 lalu.

Korlap Aksi, Andi Saputra mengatakan pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja ini berpihak kepada kepentingan oligarki, bukan kepada rakyat.

“Kami melakukan mosi tidak percaya kepada DPR RI dan Pemerintah, karena proses pembuatan UU Cipta Kerja ini tidak sesuai yang diinginkan oleh rakyat. Dalam perencanaan UU ini tidak mengedepankan partisipasi publik sehingga UU Cipta Kerja ini secara formil dan isi serta subtansinya cacat,” jelas Andi.

Omnibus law, dalam semangat awalnya ialah sebuah konsep baru yang dikeluarkan untuk memangkas regulasi yang berlebihan. Dalam omnibus law versi Jokowi, pemangkasan regulasi yang tertuang dalam RUU Cipta Kerja terkesan hanya menguntungkan sektor investasi dan memudahkan investor.

Selain hal tersebut, aspek sosiologis dalam kaidah pembentukan UU seakan dibuat-buat dan tidak menggambarkan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Semangat terbentuknya RUU Cipta Kerja hanya terletak pada semangat negara dalam menaikan jumlah investasi. Hal tersebut jelas bertentangan dengan pasal 10 ayat (1) huruf e UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebut bahwa materi muatan yang harus diatur undang-undang memuat kebutuhan hukum di masyarakat.

Penyusunannya tidak dilakukan secara transparan dan tidak melibatkan seluruh masyarakat terdampak. Selain itu, terdapat miskonsepsi bahwa pembentukan Omnibus Law ini sebagai UU yang dapat mengambil pasal dari berbagai UU sektoral. Padahal, sudah terdapat UU payung dan posisi Omnibus Law belum jelas dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Akhirnya, Omnibus Law hanya menjadi alat pemulus kepentingan kelompok. Pembuatan Omnibus Law pada kondisinya yang terkini hanya akan berujung kepada ketidakharmonisan undang-undang dan ketidakpastian hukum di Indonesia.

“Beberapa ormas pada masa pembahasan UU Cipta Kerja ini, seperti ormas NU, Muhammadiyah dan ormas-ormas yang lain telah mengirimkan koreksi, tapi kemudian Pemerintah menyepelekan hal itu dan kemudian secara diam-diam pada tanggal 05 Oktober 2020 lalu kita tahu semua, Puan Maharani mengesahkan UU tersebut. Oleh karena itu kami menuntut UUCipta Kerja ini dicabut,” tegas Andi.

Saat melakukan demo, massa kompak mengenakan masker namun tidak menjaga jarak sesuai protokol kesehatan Covid-19.  Massa juga sempat melakukan aksi anarkis melempari Gedung DPRD Jember dengan  botol air mineral dan batu yang menyebabkan beberapa kaca gedung pecah.

Ketua DPRD Jember Muh. Itqon Syauqi bersedia menemui massa demonstran. Ia menerima aspirasi para demonstran dengan menandatangani pakta integritas. Itqon juga bersedia untuk berangkat ke Senayan Jakarta besok sesuai permintaan para demonstran.

“Sudah menjadi tugas kami untuk menyalurkan aspirasi rakyat di daerah, besok kita berangkat ke DPR RI dan memperjuangkan penolakan ini. Agar Pusat juga tahu bahwa dinamikanya di daerah seperti ini, jadi ini akan berimbas multisektoral,” kata Itqon.

Aksi ini dikawal ketat oleh 850 personel dari TNI dan Polri. Kapolres Jember AKBP. Aris Supriyono saat aksi demo sedang berlangsung mengatakan, jumlah tersebut dapat bertambah.

“Jumlah personel yang kita kerahkan tersebut masih bisa bertambah jika memang dibutuhkan untuk memastikan situasi keamanan tetap kondusif,” ujar Kapolres Jember Aris Supriyono.

Reporter : Guntur Rahmatullah
Editor : Amin
Publisher : Ela

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *