152 Kepala Desa dan Tuha Peut Ikuti Sosialisasi MoU Dana Desa

Foto: Kapolres Abdya, AKBP Andy Hermawan saat menyampaikan sosilisasi MOU Antara Kapolri, manteri dalam negeri dan manteri desa tentang pembangunan daerah tertinggal dan tragmigrasi berlangsung dipendopo Bupati Aceh Barat Daya (Abdya).

ACEH ABDYA, Senin (06 November 2017) suaraindonesia-news.com – Sebanyak 152 kepala desa dan Ketua Tuha peut dari sembilan kecamatan dalam kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) hadiri dalam sosialisasi MoU antara Kapolri, Menteri dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang digelar di Pendopo Bupati setempat.

Selain para Kepala Desa dan ketua tuha peut dalam kegiatan itu juga hadir Bupati Abdya Akamal Ibrahim, Wakil Bupati Abdya Muslizar, MT, Dandim 0110 Abdya diwakili Kapten inf Raden, Sekda Abdya Drs. Thamrin, para Asisten Sekdakab, Kepala Dinas DPM-P4K Ruslan Adli,Plt kepala Dinas Keuangan Kabupaten M.Nizam dan para Pewira Polres, Kapolsek, Babinkhatimas, Koramil, Camat, para Pendamping Desa, serta ratusan undangannya lainya.

Dalam kesempatan itu, Kapolres Abdya, AKBP Andya Hermawan, SIK, Msc menjelaskan Memorandum of Understanding (MoU) tentang pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan Dana Desa yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), dengan Kementrian Dalam Negeri dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Dalam Sosialisasinya poin didalam nota kesepahaman itu, maksud dan tujuan dilakukannya kerjasama antara ketiga lembaga tersebut, adalah untuk melakukan pencegahanan, meningkatkan pengawasan dan penanganan masalah dana desa di Indonesia,” jelas Kapolres Andy.

Kemudian, dari terwujudnya kerjasama yang sinergis antar lemba tersebut, diharapkan terwujudnya pengelolaan dana desa yang efektif, efisien dan akuntabel dalam pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan Dana Desa.

“Tak hanya itu, MoU ini juga meliputi beberapa ruang lingkup, antara lain,pembinaan penguatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan dana desa, pemantapan dan sosialisasi regulasi pengelolaan dana desa, penguatan pengawasan dana desa,” tegas Kapolres Andy.

Lalu, fasilitasi bantuan pengamanan dalam pengelolaan dana desa, fasilitasi penanganan masalah dan penegakkan hukum terhadap pengelolaan dana desa dan pertukkaran data dan atau informasi dana desa.

Selanjutnya, kapolres menyampaikan seluruhnya masyarakat bisa merasakan kemakmuran didesa-desa masing-masing untuk mencapainya Abdya maju dari kabupaten lain, tidak ada komplik perbedaan. Pintanya.

Kapolres juga mengingatkan, setiap kegiatan yang dilaksanakan harus segera dipercepat membuat laporan Realisasi penangung jawabannya yang detil, “Kehadiran polisi sebagai pengawasan realisasi pengunaan Anggaran sehingga nanti tidak terjadi temuan pemalsuan dokumen nantinya, dan polisi tidak akan lakukan Intervensi, sebut kapolres Andy.

Sementara itu, Bupati Abdya Akmal Ibrahim dalam sambutannya mengatakan kebijakan dan regulasi aturan pemerintah harus di patuhi dan dijalankan dengan baik.

”Jangan main-main dengan aturan,” katanya.

Lebih lanjut, Akmal menegaskan, pendamping desa harus benar-benar bekerja diwilayahnya, jangan main-main.

“Kalau ada pendamping yang kurang proaktif tolong sampaikan kepada saya, karena mereka digaji oleh negara dan cukup besar. Bila kinerja tidak maksimal siap–siap kita skak mess,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Ia juga mengingatkan kepada seluruh penjabat baik itu kepala dinas maupun para kepala desa dan aparatur bahwa, penjabat itu Bukan raja.

“Kedepan kita minta kepada para keucik dalam membuat perencanaan program desa harus disesuiakan dengan Visi dan misi Bupati terpilih,” imbuhnya.

Akmal berharap, program desa yang diusul kedepan jangan terpokus kefisik saja, akan tetapi untuk kegiatan Perbedayaan masyarakat juga harus di plotkan. Ucapnya (Nazli MD).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here