10 PNS Dinyatakan Melanggar Kode Etik ASN Di Mamasa, Ini Sanksinya

oleh
Majelis Kode Etik, saat menggelar sidang kepada sejumlah oknum PNS yang diduga melanggar kode etik, di Mamasa, Sulawesi Barat.

MAMASA, Jumat (10/05/2019) suaraindonesia-news.com — Majelis Kode Etik (MKE), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamasa, Sulawesi Barat, menggelar sidang kode etik terhadap sejumlah oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dinyatakan melanggar Kode Etik ASN.

Dari 17 PNS di lingkup pemerintahan Kabupaten Mamasa yang diduga melanggar kode etik. 10 diantaranya telah di vonis secara resmi, dinyatakan melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS.

Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa Ardiyansah, sekaligus ketua MKE menyebutkan, 10 PNS yang telah di vonis akan direkomendasikan ke Pimpinan mereka masing-masing untuk diberikan teguran secara tertulis. Namun kata dia satu diantaranya berupa pernyataan tidak puas.

“Sesungguhnya ini ada beberapa yang harus divonis lebih berat,” kata Ardiyansah, usai menggelar sidang, di Mamasa, Sulawesi Barat, kemarin.

Namun kata dia, atasan langsung yang bersangkutan belum menjalankan sesuai tahapan, sementara berdasarkan PP 53 tahun 2010, harus sesuai tahapan.

“Seharusnya MKE memberikan sanksi di atas dari sanksi teguran oleh atasan langsung yang bersangkutan,” katanya.

Lanjut Ardiyansah, andaikan atasan langsung yang bersangkutan sudah memberikan teguran tahap menengah, maka pihak MKE akan mengambil sanksi yang lebih berat.

“Tapi Karena ternyata atasannya tidak pernah memberikan teguran, maka ini masih bersifat pembinaan,” lanjutnya.

Dengan demikian, pihak MKE juga memberi teguran terhadap atasan langsung PNS yang bersangkutan. Yang tidak memberikan teguran kepada anggotanya yang melanggar kode etik.

“Kita tegur karena atasan tidak memberikan teguran sesuai PP 53,” lanjutnya.

Ardiansyah menuturkan, hal itu bagian dari pembinaan, tentu bukan maksud menciderai karir seseorang, selama mau berubah. Namun kata dia, setelah hukuman tersebut dijatuhkan, tetapi masih tetap mengulang kesalahan yang sama, maka akan berujung pemberhentian.

“Kita berharap, MKE tidak memberi sanksi berat, namun ada perubahan bagi yang bersangkutan, karena lagi-lagi saya katakan ini adalah bentuk pembinaan, bukan untuk mencelakai,” pungkasnya.

Reporter : Bung Wahyu
Editor : Agira
Publisher : Mariska

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *