LUMAJANG, Sabtu (11/4/2020) suaraindonesia-news.com – Bagi masyarakat yang sangat membutuhkan atau yang belum terima bantuan apapun dari pemerintah, terutama masyarakat tidak mampu, yang di PHK, maka dapat pro aktif mengingatkan RT, RW, terutama Kepala Desa/Kelurahan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan dinas terkait lainnya untuk mendapatkan hak atas kebijakan Pemerintah Pusat.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi E DPRD Propinsi Jawa Timur, Hari Putri Lestari dalam postingannya di akun facebooknya.
Menurutnya, masih ada lagi bantuan lainnya yang berasal dari Pemerintah Propinsi.
“Data dan dokumen pendukung sangat diperlukan, agar yang berhak segera mendapatkan bantuannya,” tegas kader PDI-P ini.
Sebelumnya, dari pemberitaan portaljember.com Pemerintah terus berusaha meminimalisasi dampak ekonomi pandemi covid-19 di kalangan keluarga menengah ke bawah.
Dalam bulan ini, Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan menggerojokan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp. 600 ribu per bulan per keluarga.
BLT akan diberikan selama 3 bulan bagi keluarga miskin. Yang akan mendapatkan BLT adalah keluarga yang tinggal di luar Jabodetabek.
Sedangkan warga miskin di Jabodetabek mendapatkan sembako dengan nilai yang sama, yaitu Rp. 600 ribu per bulan per keluarga.
“Presiden menyetujui usulan kami untuk memberikan bantuan langsung tunai atau disingkat BLT selama tiga bulan, dengan indeks juga Rp. ribu per bulan per keluarga,” kata Menteri Sosial Juliari Batubara waktu itu.
Sumber data penerima BLT adalah keluarga yang tercatat dalam data terpadu Kementerian Sosial (Kemensos).
Keluarga miskin bisa menerima BLT selama belum menerima bantuan sosial (bansos) lain, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BPN), ataupun Kartu Pra-Kerja (KPK).
Selain mengandalkan data Kemensos, pemerintah juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda). BLT akan mulai pemerintah salurkan bulan ini.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, setidaknya ada 9 juta keluarga yang akan mendapatkan BLT di luar Jabodetabek. Tapi, datanya masih akan diseleksi lagi.
Hanya, Juliari menyatakan, dari data Kemensos, jumlah keluarga yang berhak mendapatkan BLT saat wabah virus corona kurang dari 9 juta.
Reporter : Fuad
Editor : Amin
Publisher : Ela