SUMENEP, Kamis (26/8/2021) suaraindonesia-news.com – UPT Disdukcapil di bentuk berdasarkan amanah UU No. 24 tahun 2013 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2006 tentang Pelayanan. Di pasal 8 ayat 3 dijelaskan pelayanan pendaftaran administrasi kependudukan dan catatan sipil bisa di lakukan di UPT Kecamatan.
Dicermati berdasarkan regulasi tersebut tujuan pemerintah sudah cukup mempermudah masyarakat mengurus KK, KTP-el, Akta lahir dan surat pindah. Namun, masih ada oknum yang dinilai belum sepenuh hati memaksimalkan sistem dan program tersebut.
Disana-sini masih banyak terdengar keluh kesah masyarakat karena lambatnya penanganan KTP-el dan KK, terutama di kepulauan Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.
Hal inilah yang menjadi dasar Gerakan Peduli Masyarakat Sumenep (GPMS) untuk audiensi ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Sumenep, Kamis (26/8/2021).
Rafi sebagai perwakilan GPMS dengan tegas meminta pelayanan dokumen kependudukan di Kabupaten Sumenep betul-betul maksimal.
“Yang jelas, tuntun kami agar UPT di masing-masing tempat bekerja dengan maksimal,” harapnya.
Lebih lanjut Rafi menjelaskan bahwa dirinya menilai UPT yang di tugaskan tidak bekerja dengan maksimal, terutama di Kepulauan.
“Tujuan kami mengadakan audiensi agar Capil mengawasi dan menegur petugas UPT agar bekerja maksimal, jangan sampai ada pungli lagi, kasian masyarakat kepulauan dan keberadaan UPT tidak sebatas formalitas saja,” sambungnya.
Kepala Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kabupaten Sumenep, Wahasah mengapresiasi kedatangan para mahasiswa karena sudah memberikan informasi kepada Capil.
“Kami berterimakasih dan merespon positif karena dengan adanya audensi kita bisa sharing utk peningkatan kualitas pelayanan Disdukcapil ke depan dan Informasi dari adik-adik mahasiswa akan kami tindak lanjuti kebenarannya, kalau memang ada temuan pelanggaran pelayanan yang disengaja dilakukan, apalagi ada pungli akan kami tindak tegas,” ungkapnya.
Reporter : Sudirman
Editor : Redaksi
Publisher : Syaiful
