Tak Ditemui Komisi II DPRD Sumenep, Sejumlah Mahasiswa Sumenep Kecewa

oleh -99 views
Para mahasiswa saat menduduki ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sumenep. Senin (9/3/2020).

SUMENEP, Senin (9/3/2020) suaraindonesia-news.com – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Timur Daya (API) mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Mereka menuntut revitalisasi alih fungsi lahan daerah Timur Daya (Gapura, Batu Putih, Dungkek dan Batang-batang), Senin (9/3).

Korlap aksi, Abd. Basit menyampaikan, pihaknya ketika melayangkan surat audensi ke komisi II DPRD Kabupaten Sumenep diterima oleh staff bagian penerima surat. Pihaknya menyampaikan supaya segera diinformasikan lagi terkait surat itu.

“Ini atas permintaan Dewan Komisi II. Cuma saat saya mengirimkan surat audensi, saya pertegas pada sipenerima surat kebetulan hal itu adalah staff Komisi II, tolong kami dikomfirmasi lagi kalau ini gagal ataupun bagaimana. Ternyata dari Kamis tidak dikonfirmasi, ketika kami datang ke ruangan Komisi II kosong. Ini adalah bentuk kekecewaan kami,” kata Korlap Aksa pada saat diwawancarai awak media.

Pada saat ia menggelar aksi di depan kantor gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, ia meminta izin atas dasar administrasi dan melayangkan surat ke Polres meminta bertemu dengan Komisi II dan Ketua DPRD Sumenep.

“Saat kami ditemui oleh Ketua DPRD alasannya tetap sama, mereka ternyata ada kunjungan kerja. Pada saat diminta administrasi terkait kunjungan kerja juga tidak ada. Ketika para aksi menggeledah semua ruangan sampai keruangan bagian hukum ini tidak jelas. Sampai hari kamis tidak bisa melihat bukti bahwa melakukan tugas,” tegasnya.

Sejumlah mahasiswa mempersoalkan terkait alih fungsikan lahan yang dilakukan oleh investor yang kurang jelas administrasinya dan fungsi lahan itu, bahkan terjadi penebangan pohon-pohon yang dilindungi.

“Atas dasar seluruh masyarakat yang ada di Timur Daya (Gapura, Dungkek, Batu Putih, Batang-batang) jadi mereka meminta kepada kami, semua masyarakat merasa resah. Bentuk dari keresahan itu aktifitas para nelayan terancam mulai dari pengalihan fungsi lahan dan adanya pohon cemara, pohon kelapa ditebang secara habis-habisan,” jelasnya.

Tujuan awal para aksi menyampaikan tuntutan bagaimana kemudian OKP terkait tidak sembarangan untuk memberikan izin kepada pelaku pengalih fungsian lahan.

“Untuk Dinas terkait tidak sewenang-wenang mengeluarkan izin jika itu mengganggu dan mengancam ekosistem yang ada,” tandasnya.

Reporter : Dayat
Editor : Amin
Publisher : Ela

Tinggalkan Balasan