Reporter: Anam
BANGKALAN, Kamis (18/05/2017) suaraindonesia-news.com – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mendatangi kantor DPRD dan Disdik Bangkalan, Kamis (18/05). Meminta pihak legislatif dan eksekutiv tersebut untuk bersama memperbaiki sistem pendidikan di Bangkalan yang mereka nilai masih perlu banyak dievaluasi.
Selama ini dari hasil temuannya dilapangan Massa GMNI menilai bahwa masih banyak terjadi ketidak merataan penyebaran guru PNS antara wilayah kota dan pedesaan.
“Ini ada kesenjangan pendidikan antara jumlah guru yang ada di pedesaan dengan yang ada di kota,” tutur salah satu orator aksi.
Karena bagi GMNI saat kesenjangan pemerataan penempatan guru tersebut terus dibiarkan terjadi di kota dzikir dan shalawat ini maka hal itu akan berimbas pada lambannya laju perkembangan bangsa.
“Kemajuan bangsa itu tergantung dari kecerdasan anak-anak penerus bangsa yang saat ini sedang menuntut ilmu,” teriaknya menyayangkan.
Terpisah Imron Rosyadi ketua DPRD setempat menyatakan bahwa selama ini pihaknya sudah melaksanakannya.
“Tanpa mereka minta kita sudah Kawal kok,” kata Imron.
Politisi Partai Gerindra tersebut juga mengatakan bahwa tuntutan pemerataan guru seharusnya langsung disampaikan pada pemerintah pusat.
“Dan ada sebagian yang tidak realistis seperti pemerataan Guru, itu kan kebijakan pusat,” sanggahnya.
Namun begitu Imron mengakui bahwa kesenjangan antara kalangan PNS dan Honorer benar terjadi di Bangkalan.
“Jadi memang benar ada kesenjangan antara yang PNS dengan yang Honorer,” tuturnya mengakui.
Ditempat terpisah, massa GMNI juga ditemui oleh Mohni Kepala Dinas Pendidikan setelah sempat beberapa waktu menunggu kedatangan orang nomor satu di Disdik tersebut dari agenda di kecamatan Arosbaya.
Dihadapan Massa GMNI Mohni berharap agar upayanya dalam memperbaiki pendidikan dapat disupport sehingga persoalan yang sedang terjadi dapat lebih mudah diselesaikan seperti halnya pemertaan guru.
“Saya berharap cara kami mewujudkan pendidikan yang berkualitas didukung oleh kawan-kawan GMNI, perlu diperbaiki kualitas pendidikan, kami akan melakukan secara bertahap yang dianggap belum merata,” Ucapnya dihadapan peserta aksi.
Selain itu kata Mohni, untuk pengangkatan PNS, itu menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Saya memgapresiasi tuntutan rekan-rekan aksi dari GMNI, mohon maaf yang telah lama menunggu,” ujar pejabat senior itu.
Aksi ditutup dengan pembacaan puisi yang diiringi dengan lagu darah juang oleh puluhan peserta aksi dihadapan petugas pengamanan kepolisian setempat yang juga disaksikan oleh Kadisdik yang didampingi sekretarisnya.
