BALIKPAPAN, Sabtu (4/6/2022) suaraindonesia-news.com – Sejumlah kontraktor di kota Balikpapan memprotes salah satu persyaratan Sertifikasi ISO (International Standard of Organization) sebagai syarat kelengkapan dalam mengikuti lelang proyek dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
Ahmad Betawi selaku kontraktor lokal di Balikpapan mengatakan, persyaratan ISO untuk mengikuti lelang proyek di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan cukup memberatkan. Karena selain harus mengeluarkan biaya yang cukup besar, ISO dinilai kurang tepat jika diterapkan kepada kontraktor kelas menengah kebawah.
“Hal itu tidak sebanding dengan nilai proyek yang kita kerjakan, sedangkan kita hanya kontraktor kelas menengah ke bawah. Kita hanya mampu mengikuti lelang proyek dengan nilai kecil mulai dari ratusan juta hingga maksimal 2 miliar”, kata Ahmad Betawi kepada wartawan, Jumat (3/6/2022).
Menurut dia, penerapan syarat ISO seharusnya diberlakukan terhadap kontraktor kelas menengah keatas, minimal dengan nilai kontrak diatas 5 miliar rupiah.
“Seharusnya syarat ISO ini diberlakukan kepada kontraktor menengah keatas, minimal dengan nilai kontrak diatas 5 miliar. Jangan kepada kontraktor kelas menengah kebawah, karena itu sangat memberatkan. Kita tidak mampu mengurus ISO yang biayanya tidak sedikit”, ujarnya.
“Penerapan ISO tersebut, kuat dugaan hanya ingin menyingkirkan kontraktor-kontraktor kecil yang tidak memiliki kedekatan dengan penguasa. Sehingga ada upaya mempersulit persyaratan untuk mengikuti lelang”, sambungnya.
Lebih jauh Ahmad Betawi menyampaikan, pihaknya dan sejumlah kontraktor lainnya selama dua tahun tidak pernah mendapatkan proyek lantaran di Kota Balikpapan terjadi pandemi Covid-19. Ironisnya, kata dia, disaat ada peluang untuk mengikuti lelang proyek syaratnya pun dipersulit oleh pemerintah.
“Kita berharap kepada Pemkot Balikpapan supaya ada pemerataan bagi para kontraktor lokal, karena selama dua tahun lebih adanya pandemi Covid-19 perekonomian sudah ambruk. Jangan ditambah lagi dengan upaya mempersulit persyaratan untuk usaha, minimal ada toleransi dari pemerintah”, ucapnya.
Ahmad Betawi juga menyayangkan, adanya lelang proyek yang saat ini secara bertahap sudah berjalan, ada dugaan terjadi permainan antara kontraktor-kontraktor yang memiliki kedekatan dengan penguasa.
“Kita hanya menduga ya, bukan menuduh. Ada indikasi permainan di layanan lelang yang saat ini berjalan, karena kita pernah mendaftar untuk mengikuti lelang proyek katanya sudah ada yang punya, kan aneh. Kita mau ikut lagi lelang proyek yang lain katanya sudah ada punya”, ungkapnya.
Selain itu, Ahmad Betawi juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan proyek dilingkungan Pemkot Balikpapan melalui Penunjukan Langsung (PL). Menurutnya, proyek-proyek PL hanya bisa didapatkan oleh kontraktor-kontraktor yang dekat dengan penguasa.
“Proyek-proyek yang PL pun sepertinya sudah dikondisikan. Sehingga kita tidak bisa dapat lagi, dan salah satunya proyek yang di lelang pun kita dipersulit dengan diterapkannya syarat ISO. Sehingga kita kesulitan”, ujarnya.
Ahmad Betawi kembali mengatakan, pihaknya bersama sejumlah kontraktor lokal lainnya dalam waktu dekat akan melakukan aksi demo di depan Kantor Wali Kota Balikpapan untuk memprotes kebijakan-kebijakan pemerintah kota yang dianggap tidak berpihak kepada kontraktor kecil atau menengah kebawah.
“Kita akan demo untuk perbaikan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Insaallah dalam waktu dekat, demo akan kita lakukan di depan Kantor Wali Kota”, ujarnya.
Senada dengan Husin Kadri, dirinya sebagai kontraktor lokal meminta agar tidak ada yang mengklaim proyek-proyek yang masih dalam tahapan lelang ataupun PL.
“Kita sama-sama punya badan hukum, kita juga sama-sama punya tanggungan baik untuk keluarga ataupun perusahaan. Kita ngerti juga kok soal takaran kita, tidak boleh serakah”, ucapnya.
Reporter : Fauzi
Editor : Redaksi
Publisher : Romla
