Sembilan Tuntutan Dipenuhi DPRD Bangkalan, Demonstran ATB Bubar Tertib

oleh -21 views
Berdiri tengah berbaju putih sebelah kiri Muhammad Fahad Ketua DPRD Bangkalan. (Foto: Anam/SI).

BANGKALAN, Kamis (26/09/2019) suaraindonesia-news.com – Menyikapi marwah essensi dewan yang dinilai sudah tidak lagi ideal dalam menjalankan fungsinya, Aliansi Trunojoyo Bergerak (ATB), menggelar demo didepan gedung kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Kamis (26/09).

Ratusan massa yang didominasi dari elemen mahasiswa tersebut melakukan long march dari Stadion Gelora Bangkalan (SGB) menuju Gedung DPRD Bangkalan dengan membawa sembilan poin tuntutan, karena mereka menilai semua fraksi DPR diam-diam setuju terkait Revisi Undang-Undang (RUU) Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang dinilai mampu mengkebiri kewenangan komisi anti rasuah tersebut.

“Pengaturan ijin penyadapan, pembentukan dewan pengawas, kewenangan pemberhentian kasus, serta urusan kepegawaian KPK yang justru bukan akan memperbaiki kinerja KPK namun justru memperlemah fungsi komisi anti rasuah tersebut dalam pemberantasan korupsi di Indonesia,” papar ATB dalam keterangan tertulisnya.

Dari hal tersebut maka ATB yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat itu datang dan bertahan didepan gedung dewan dengan membawa sembilan tuntutan untuk dipenuhi oleh DPRD setempat, adapun sembilan tuntutan tersebut sebagaimana berikut.

1. Batalkan dan menolak seluruh Revisi Rancangan Undang-Undang KPK
2. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk mempublikasikan secara transparansi isi draft Daftar Iventaris Masalah (DIM) dalam lampiran yang
diberikan kepada DPR RI.
3. Batalkan Revisi UU Ketenagakerjaan versi pengusaha dan sahkan Revisi UU Ketenagakerjaan versi Rakyat.
4. Batalkan dan menolak seluruh Revisi Rancangan Undang-Undang KUHP
5. Sahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual
6. Batalkan dan menolak seluruh Revisi Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan.
7. Menagih janji Presiden untuk menyelesikan kasus HAM di Indonesia dan menyelesaikan konflik saudara kita di Papua.
8. Melakukan pengusutan dan penyelesian serta bertanggungjawaban pemerintah terhadap kebakaran hutan di Riau.
9. Menolak tindakan REPRESIF yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap Aktivis Demokrasi.

Menanggapi hal tersebut, Muhammad Fahad Ketua DPRD Bangkalan menyanggupi untuk menyampaikan tuntutan dari ATB pada pemerintah pusat, karena baginya tuntutan para demonstran tersebut merupakan bagian dari suara rakyat yang perlu dikawal.

“Kita selaku perwakilan rakyat maka sudah menjadi kewajiban kita untuk menampung semua aspirasi mereka, termasuk aspirasi dari adik-adik mahasiswa tadi,” papar Fahad tegas.

Sesuai dengan permintaan massa, bahwa tuntutannya minta untuk disampaikan ke pusat, maka pihaknya berjanji untuk menyampaikan.

Untuk diketahui, selama proses aksi berlangsung mendapatkan pengawalan ketat dari anggota Markas Kepolisian Resort Bangkalan dan jalur utama lalu lintas kota Bangkalan sempat terganggu selama beberapa jam.

Reporter : Anam
Editor : Amin
Publisher : Marisa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *