KARAWANG, Sabtu (17/10/2020) suaraindonesia-news.com – Mencermati dinamika yang terjadi pasca pengesahan Rancangan Undang Undang Cipta Kerja oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tanggal 5 Oktober 2020, membuat Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat menyampaikan sikap secara tertulis yang diserahkan kepada Gubernur Jawa Barat. Jumat sore (16/10/2020).
Dari beberapa point yang disampaikan Ketua PWNU Jawa Barat, KH. Hasan Nuri Hidayatullah yang di panggil akrab Gus Hasan menyampaikan sikap bahwa PWNU Jabar menyesalkan sikap pemerintah dan DPR RI yang terkesan buru buru dan tertutup dalam pembahasan dan pengesahan undang undang cipta kerja juga di perparah dengan lemahnya komunikasi Pemerintah, DPR dengan masyarakat dan menilai bahwa undang undang cipta kerja masih banyak menyimpan kelemahan yang potensi kontraproduktif dengan niat dan tujuan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat.
“Mari jadikan hukum sebagai panglima bukan politik sebagai panglima,” ungkap Gus Hasan yang juga pimpinan ponpes Asshiddiqiyah Karawang saat di hubungi media ini. Sabtu (17/10/2020).
Penyerahan pernyataan sikap PWNU Jawa Barat ini kepada Gubernur Jawa Barat di dampingi oleh KH. Usamah Mansur selaku Katib Syuriah dan KH. Abdul Azizi Ketua PCNU Kabupaten Cirebon agar di sampaikan ke pemerintah pusat dan DPR RI.
Reporter : Endang Fauzi
Editor : Amin
Publisher : Ela
