PT Ranulading Acuhkan Kesepakatan Pemkab Lumajang, Dilaporkan Presiden

oleh -79 views

LUMAJANG, Selasa (26/2/2019) suaraindonesia-news.com – PT Ranulading terbukti acuhkan kesepakatan yang telah dibuat dihadapan Bupati Lumajang, Thoriqul Haq bersama Jupyanto Setyawan selaku Dirut PT Ranulading yang disaksikan oleh BPN, Bakesbangpol, Polres Lumajang, dan perwakilan Pokmas Peduli Sekitar Gunung Lamongan, beberapa waktu yang lalu.

Menurut Ketua Pokmas Peduli Sekitar Gunung Lamongan, Paito, kepada awak media mengatakan jika masih terdapat sejumlah tanaman yang belum ditebang oleh pihak PT Ranulading.

“Bahwa pihak PT Ranulading akan membersihkan lahan Hak Guna Usaha (HGU) dari tanaman yang tidak sesuai dengan izin HGU dengan durasi waktu 30 hari terhitung sejak 24 Januari 2019 lalu sampai 24 Februari 2019, kemarin,” kata Paito kepada media ini tadi siang.

Atas pengacuhan dari PT Ranulading tersebut, Paito mengirimkan surat nomor : 01/POKMAS/II/2019, kepada Presiden RI, untuk menegur kembali pihak PT Ranulading, melalui pejabat terkait.

“Dan disini kami tidak main-main, surat itu sudah kami layangkan kepada Presiden RI, Ketua Komisi II DPR RI, Menteri Agraria dan Tata Ruang RI, Kapolri, Gubernur Jatim, Ketua DPRD Jatim, Kepala BPN Jatim, Kapolda Jatim, Bupati Lumajang, DPRD Lumajang, BPN Lumajang dan Kapolres Lumajang,” ujarnya lagi.

Kata Paito, pada saat mediasi tersebut telah menghasilkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dengan PT Ranulading yang langsung ditandatangani oleh Thoriqul Haq selaku Bupati Lumajang.

“Isi dari kesepakatan tersebut apabila tidak dijalankan, maka Bupati Lumajang akan membuat surat rekomendasi pencabutan izin HGU PT Ranulading ke BPN Provinsi Jawa Timur,” ujarnya.

Sampai dengan batas yang diberikan oleh Pemkab Lumajang kepada PT Ranulading tidak dijalankan, bahkan pihak Paito, telah mengkroscek lahan HGU PT Ranulading pada tanggal 25 Februari 2019, tersebut masih ditemukan sejumlah pohon jenis sengon yang tidak ditebang.

“Selain itu juga ada pohon jenis jabon, jenis pisang, jenis durian dan jenis salak yang masih utuh dan tidak ditebang. Dengan ini PT Ranulading sudah menyalahi dan melanggar komitmen yang telah dibuat bersama,” bebernya.

Oleh sebab itu, Pokmas Peduli Sekitar Gunung Lamongan, memohon kepada Bupati Lumajang untuk segera mengajukan rekomendasi ke BPN Provinsi Jawa Timur untuk pencabutan HGU PT Ranulading, dikarenakan sudah tidak mematuhi aturan sesuai keputusan yang dibuat oleh BPN Provinsi Jawa Timur dengan nomor : 05/HGU/BPN.35/2010.

“PT Ranulading tidak bisa memenuhi surat pernyataan yang telah dibuat di Pemkab Lumajang sesuai mediasi tertanggal 24 Januari 2019 lalu, dan tidak bisa menyejahterakan masyarakat sekitar daerah lahan HGU serta PT Ranulading telah membuat resah masyarakat sekitar daerah lahan HGU,” pungkasnya.

Reporter : Fuad
Editor : Agira
Publiser : Imam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *