Prona Desa Lajuk Gondangwetan Pasuruan Menuai Konflik

oleh -125 Dilihat
Warga Saat Membongkar Paving

PASURUAN, Rabu (23/05/2018) suaraindonesia-news.com – Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang lebih dikenal masyarakat dengan sebutan Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) di desa Lajuk, kecamatan Gondangwetan, kabupaten Pasuruan, kabarnya dikenakan biaya Rp 500 Ribu perbidang.

Nominal tersebut dinilai melebihi ketentuan besaran biaya dari SKB 3 Menteri tertanggal 22 Mei 2017 Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A tahun 2017 dan Nomor 34 tahun 2017 dan sudah mulai tahap pengukuran dan pemetaan tanah oleh panitia ajudikasi dan satuan tugas fisik.

Pelaksanaan kegiatan ini menuai konflik dan keributan dari beberapa warga setempat peserta PTSL.

Pasalnya, pengukuran yang dilakukan oleh petugas yang didampingi oleh Dugel, ketua Panitia Pokja prona, serta beberapa perangkat desa lajuk, M. Lutfi, Makrus, Sodiq tidak sesuai dengan ukuran bidang tanah dan menghilangkan beberapa meter dari ukuran tanah milik beberapa warga peserta PTSL.

Warga yang tidak terima, mendatangi Balai desa lajuk dan menanyakan perihal pengukuran bidang tanah mereka yang di hilangkan beberapa meter kepada perangkat yang kebetulan piket karena kades lajuk Suudi, lagi-lagi tidak sedang di kantor.

Fatkhulloh, salah satu perangkat desa setempat mengatakan, pengurangan beberapa meter tanah milik warga peserta PTSL itu nantinya akan menjadi milik desa.

Menurut Sukandar, warga desa lajuk peserta PTSL juga sudah menyakan perihal pengurangan ukuran bidang tanahnya kepada Dugel sebagai ketua Pokja Prona, malah diancam di coret dan tidak boleh ikut prona,karena pengurangan ukuran bidang tanah yang di atasnya sudah dipasang paving oleh kelompok PNPM otomatis akan menjadi aset desa.

“Karena takut ukuran bidang tanahnya terkurangi, beberapa warga memutuskan untuk mengundurkan diri dari peserta PTSL dan membongkar ramai-ramai paving diatas tanah mereka yang dipasang oleh kelompok PNPM beberapa tahun silam,” tuturnya.

Pantauan suaraindonesia-news.com, ada dua titik lokasi pembongkaran paving oleh warga, karena mereka merasa dijebak dengan adanya paving dari PNPM ini.

Sebagai salah satu upaya pemerintah demi tercapainya pembangunan yang berkeadilan, agar kesenjangan sosial ekonomi dan sengketa hak atas tanah diseluruh indonesia bisa ditekan program PTSL ini sangat bermanfaat dan dibutuhkan.

Reporter : Kholilul rohman
Editor : Agira
Publisher : Imam

Tinggalkan Balasan