SEMARANG, Kamis (25/09) suaraindonesia-news.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar rapat koordinasi (rakor) percepatan Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebagai bagian dari upaya mendukung target nasional pembangunan 3 juta rumah. Pertemuan berlangsung di Gedung Gradika Bhakti Praja, Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang, Kamis (25/9/2025).
Rakor dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, didampingi Sekretaris Daerah Sumarno, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sujarwanto Dwiatmoko, serta Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jateng Boedyo Dharmawan. Hadir pula kepala daerah atau perwakilan dari 35 kabupaten/kota, perbankan, dan asosiasi pengembang perumahan.
Program FLPP sendiri merupakan skema kredit pemilikan rumah (KPR) yang diluncurkan sejak 2021. Melalui program ini, masyarakat mendapat kemudahan berupa uang muka ringan, pembebasan biaya premi asuransi, cicilan terjangkau, serta bunga maksimal 5 persen.
Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan, percepatan program perumahan menjadi kebutuhan mendesak. Berdasarkan data Pemprov Jateng, masih terdapat kekurangan rumah atau backlog sekitar 1,357 juta unit.
“Program pemerintah 3 juta rumah harus kita akselerasi di Jawa Tengah. Di wilayah kita masih kekurangan hampir 1.357.000 unit rumah yang harus segera dipenuhi,” kata Luthfi seusai memimpin rakor.
Ia menjelaskan, sejumlah kendala yang dihadapi antara lain lambannya proses perizinan, serta keterlambatan penyediaan sarana prasarana dasar, seperti jaringan air bersih dari PDAM dan sambungan listrik dari PLN.
“Kita rapat bersama untuk memecahkan permasalahan. Prinsipnya, kolaborasi dengan bupati/wali kota dan pihak terkait agar target program perumahan bisa tercapai sesuai arahan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perumahan,” jelasnya.
Pemprov Jateng juga mendorong agar pelayanan perizinan dipangkas maksimal 10 hari kerja, termasuk percepatan proses pemecahan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Dengan begitu, pengembang bisa bergerak cepat sehingga masyarakat segera memperoleh rumah layak huni,” tambah Luthfi.
Hasil rakor akan ditindaklanjuti dengan surat edaran gubernur kepada bupati/wali kota dan pengembang. Pemprov Jateng berharap langkah ini mempercepat distribusi rumah layak huni sekaligus mendukung target nasional program 3 juta rumah.
Sementara itu, Direktur Utama Bank Jateng, Irianto Harko Saputro, menyampaikan dukungan perbankan dalam implementasi KPR FLPP. Ia menyebut, masyarakat dapat memperoleh rumah dengan uang muka mulai 1 persen, cicilan mulai Rp1 juta per bulan, serta tambahan subsidi untuk DP sebesar Rp4 juta.
“Dengan skema ini, masyarakat dapat mencicil hingga 20 tahun dengan angsuran terjangkau,” ujar Irianto.
