KOTA BOGOR, Selasa (20/05) suaraindonesia-news.com – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menekankan pentingnya koordinasi yang berkelanjutan untuk mendukung agenda pembangunan kota, khususnya yang berkaitan dengan tata ruang dan aset daerah.
Hal ini disampaikannya saat penandatanganan prasasti pembangunan rumah dinas dan gedung arsip Kantor Pertanahan Kota Bogor yang berlangsung di Paseban Punta, Balai Kota Bogor.
Penandatanganan ini menjadi simbol sinergi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan Kantor Pertanahan Kota Bogor dalam memperkuat pembangunan dan tata kelola pertanahan yang efektif dan berkelanjutan.
Dua bangunan strategis tersebut berlokasi di Jalan Dadali dan merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas layanan pertanahan serta sistem dokumentasi yang lebih tertib dan modern.
“Hari ini kita melakukan penandatanganan prasasti untuk rumah dinas dan gedung arsip Kantor Pertanahan Kota Bogor. Meskipun tidak dilakukan di lokasi, saya harap fasilitas tersebut bisa dimanfaatkan sebaik mungkin,” ujar Dedie Rachim.
Dedie Rachim menyoroti sejumlah tantangan pembangunan yang perlu diselesaikan secara lintas sektor, mulai dari penyelesaian trase dan penataan jalan strategis untuk pembangunan jalan Ring Road 2 dan 3, Bogor Outer Ring Road, dan Bogor Inner Ring Road.
Menurutnya, seluruh rencana tersebut harus didasarkan pada data yang sama dan koordinasi lintas instansi yang kuat.
“Kita butuh pemahaman bersama agar program pembangunan yang dijalankan tidak saling tumpang tindih. Urusan trase ini penting untuk dikoordinasikan secara detil,” tegasnya.
Di sisi lain, ia juga menyinggung pentingnya optimalisasi aset daerah dan pendapatan asli daerah (PAD).
“Selama ini ada beberapa proyek pengembangan yang terkendala akibat ketidaksinkronan informasi. Jadi, pemetaan dan integrasi data harus menjadi prioritas agar tidak menghambat pendapatan maupun pembangunan,” ucap Dedie Rachim.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor, Akhyar Tarfi, menyampaikan apresiasinya atas dukungan Pemkot Bogor terhadap upaya modernisasi layanan pertanahan.
Ia menyebut, bahwa Kantor Pertanahan Kota Bogor menjadi salah satu kantor pertanahan modern di Jawa Barat yang terus berinovasi dan mengutamakan kolaborasi.
“Ada empat poin yang kami anggap penting untuk dibahas bersama, mulai dari integrasi data NIB dan NOP, percepatan penyusunan RDTR, hingga program percepatan sertifikasi tanah dan sertifikat wakaf,” ungkap Akhyar.
Akhyar menjelaskan, integrasi database antara Nomor Induk Bidang (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP) akan membantu memperbarui data pertanahan dalam menyusun kebijakan pembangunan maupun memaksimalkan PAD.
Kedua, menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk mempercepat investasi yang ada di 6 wilayah kecamatan.
Selanjutnya, program percepatan sertifikasi tanah dan penyelesaian sertifikat tanah wakaf juga menjadi bagian penting untuk memberi kepastian hukum atas lahan-lahan yang selama ini belum memiliki legalitas.
“Kami berharap tahun ini target percepatan sertifikasi dapat tercapai, termasuk untuk tanah-tanah wakaf agar bisa segera digunakan secara optimal oleh masyarakat,” kata Akhyar.
