SAMPANG, Minggu (12/11/2017) suaraindonesia-news.com – Pemkab Sampang terus berupaya untuk lepas dari predikat dan status Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD) dari BPK RI.
Menurut Rochim Mawardi Asisten III Pemerintah Kabupaten Sampang, Madura, salah satu langkah yang akan dilakukan, berencana melakukan perekrutan tenaga pendamping LKPD. Penamping akan ditempatkan pada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Lemahnya pembuatan laporan keuangan, menurut Rochim, berdampak kepada Kabupaten Sampang, yang tidak bisa lepas dari status opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari BPK RI.
“Kita sudah berencana melakukan rekrutmen pendamping dalam pelaporan keuangan. Namun, belum bisa terlaksana entah apa penyebabnya. Pada tahun depan akan dilakukan rekrutmen pendamping LKPD yang akan ditempatkan di OPD yang masih lemah dalam bidang laporan keuangan,” terang Rochim, Minggu (12/11/2017).
Rochim Mawardi juga menjelaskan, opini WDP untuk Sampang, karena pencatatan aset, belum lengkapnya sertifikat tanah dan SDM yang belum sepenuhnya menguasai terhadap akutansi.
“Pemerintah Kabupaten Sampang, terus berupaya mengubah predikat WDP menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Salah satunya dilakukan bimbingan teknis oleh BPK, serta evaluasi oleh inspektorat terkait kedisiplinan dalam bekerja di OPD Sampang,” jelasnya. (nor/luk)
