Pemkab/Pemkot Wajib Tutup Perlintasan Kereta Api Sebidang Ilegal

LUMAJANG, Jumat (11/1/2019) suaraindonesia-news.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab)/ Pemerintah Kota (Pemkot) harus awasi dan tutup perlintasan KA sebidang illegal di wilayahnya masing-masing.

Hal ini disampaikan oleh Manager Humas dan Hukum PT KAI Daop 9 Jember, Luqman Arif kepada media ini, hal itu wajib dilakukan namun tidak boleh saling menyalahkan, tetapi harus bersinergi untuk meningkatkan keselamatan transportasi, khususnya kereta api ini.

Pada UU Nomor 22/2009 tentang LLAJ, UU Nomor 23/2007 tentang Perkeretaapian, PP Nomor 72/2008 tentang Lalu Lintas dan Angkutan KA, Permenhub Nomor 36 tentang Perpotongan dan Persimpangan Jalan KA dengan Bangunan Lain serta Peraturan Ditjen Hubdat Nomor SK/770/KA.401 tentang Pedomanan Teknis Perlintasan Sebidang Jalan dengan Jalur KA.

“Semua itu mengatur bagaimana mengutamakan perjalanan KA dan dilarang menerobos palang pintu KA,” kata Luqman.

UU dan aturan pelaksanaannya mengenai perlintasan sebidang jalan raya dengan jalur KA, ditegaskan Luqman itu sudah jelas.

“Kini tinggal pelaksanaan di lapangan, bagaimana aparat penegak hukum bisa mengatur, mengawasi dan menegakkan aturan tersebut. Jangan biarkan korban jiwa berjatuhan di perlintasan sebidang baik karena kelalaian dan kenekatan pengguna jalan. Atau arena abainya aparat di lapangan yang membiarkan pelanggaran terus dan bisa memicu terjadinya kecelakaan di perlintangan KA ini,” paparnya.

Diungkapkan lagi oleh Luqman bahwa pemerintah baik pusat atau daerah juga harus membuat palang pintu atau membangun jalan layang atau underpass di setiap perlintasan sebidang KA yang ilegal, sesuai batas dan kewenangan masing-masing.

“Perlintasan KA di jalan nasional, berarti tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat melalui APBN, demikian seterusnya ke daerah baik Pemprov/ Pemkab di seluruh Indonesia,” bebernya.

Sementara itu, dengan banyaknya kecelakaan lalu lintas jalan yang di lintasan kereta api tanpa palang pintu ilegal, Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Lumajang, AKP I Gede Putu Atma Giri SH, pantau perlintasan KA sebidang ilegal di wilayah hukum Polres Lumajang.

Kata AKP Atma Giri, hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan di rel KA dapat diantisipasi.

“Kami turun lapangan untuk memastikan jalur perlintasan sebidang yang ilegal ini aman, sebab hal itu turut memicu tingginya kecelakaan lalu lintas,” ungkapnya.

Satlantas Polres Lumajang, kata AKP Atma Giri lakukan pengecekan bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lumajang langsung ke beberapa titik perlintasan kereta api yang tidak dilengkapi palang pintu tersebut.

Meskipun rambu rambu lalu lintas adalah ranah milik Pemerintah Daerah serta Dinas Perhubungan setempat, namun demikian bukan berarti kepolisian tidak turun tangan dalam permasalahan tersebut.

“Kedepan nya kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk pemasangan alarm di perlintasan kereta api, serta pemasangan palang pintu agar warga yang akan melintasi dapat berhenti di titik aman tersebut,” ujar Kasat Lantas

Ditempat lain, Kapolres Lumajang, AKBP DR Muhammad Arsal Sahban SH SIK MH MM mengkonfirmasi akan tindakan Satlantas untuk antisipatif terjadinya kecelakaan ini.

“Meskipun Lumajang ini cukup jarang terjadinya kecelakaan antara Kereta Api dengan kendaraan biasa seperti mobil ataupun motor, namun tetap saja kami melakukan antisipasi sedini mungkin kejadian tersebut,” tegas AKBP Arsal.

Lebih lanjut, pria lulusan Akademi Kepolisian tahun 1998 ini berharap tingkat kecelakaan di jalanan, khususnya di wilayah hukum Polres Lumajang dapat menurun dari tahun kemarin.

“Pastinya harapan saya tahun ini korban meninggal dapat turun dari tahun 2018. Jangan sampai keluarga kita terjatuh hingga meninggal di jalanan,” pungkas Kapolres.

Perlu diketahui, di wilayah Lumajang sendiri terdapat 30 titik perlintasan kereta api dengan rincian 13 berpalang pintu, sedangkan 17 belum terpasang palang pintu pengaman bagi pengguna jalan yang akan melintasi rel kereta tersebut. Ke 30 perlintasan kereta api baik yang terpasang maupun tidak terpasang ini tersebar di beberapa kecamatan di wilayah Lumajang, yakni Kecamatan Ranuyoso, Klakah, Randuagung serta Jatiroto.

Reporter : Fuad
Editor : Amin
Publiser : Imam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here