Panwaslu Lumajang Dilaporkan Ke DKPP dan Bawaslu RI

M Sholeh dengan surat penerimaan laporan ke DKPP dan Bawaslu RI

LUMAJANG, Jumat (1/6/2018) suaraindonesia-news.com – Menanggapi keputusan Panwaslu Kabupaten Lumajang, tentang laporan pengacara pelapor M. Sholeh SH, yang dihentikan oleh Panwaslu Kamis (31/5) lalu, sekitar pukul 14.00 WIB, maka melanjutkan laporan tersebut ke DKPP dan Bawaslu RI.

Menurut M. Sholeh kepada media ini, bahwa Panwaslu Kabupaten Lumajang sudah melanggar kode etik, karena sejak awal Panwaslu tidak bekerja secara profesional.

Sebab sudah jelas, kata M Sholeh pada tanggal 9 Pebruari 2018 lalu, saat terjadi mutasi, Panwaslu itu tahu kalau ada kejanggalan, tapi Panwaslu tidak melakukan langkah untuk investigasi, bahwa telah terjadi pelanggaran,.

“Dimana dalam waktu 6 bulan sebelum penetapan, Incumbent tidak boleh melakukan mutasi, kecuali ada ijin dari Mendagri,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan M. Sholeh, bahwa ijin mutasi berjumlah 513 dan 563 orang, tetapi yang disampaikan kepada DKPP saat dilantik waktu itu berjumlah 652, artinya kelebihan mendekati 100 pejabat.

“Tapi Panwaslu tidak melakukan apapun saat itu, berbulan-bulan Panwaslu diam saja, maka kita anggap itu tidak profesional, maka dari itu kita melaporkan kepada Panwaslu, anehnya justru dihentikan, dan dikatakan laporan kita tidak memenuhi bukti materiil,” beber M Sholeh.

Padahal menurut Peraturan Pawaslu Nomor 14 tahun 2017, bukti materiil itu adalah laporan harus mampu menguraikan bentuk pelanggarannya, kejadiannya dimana, dan itu sudah kita sampaikan semua.

“Siapa yang melakukan pelanggaran, ya Bupati As’at, tempatnya dimana, ya di Pemkab, bukti surat sudah kita lampirkan, saksi juga sudah dimintai keterangan, bukti materi juga sudah lengkap, tapi malah diabaikan dan tidak ditindaklanjuti,” terangnya lagi.

M. Sholeh berharap, sebelum tanggal 27 Juni mendatang, DKPP segera menggelar sidang dan harus sudah ada keputusan, kalau ini sebagai pintu masuk, dan tidak bisa di selesaikan, maka pada Pilkada serentak nanti, Panwaslu tidak bisa ikut tender.

“Sejak awal Panwaslu sudah berpihak kepada Incumbent, kenapa?, karena laporan kita pada tanggal 21 Mei tidak diterima, dengan alasan buktinya tidak asli. Sejak kapan ada aturan kalau laporan harus dengan bukti asli,” tambahnya.

Mengenai waktu yang pendek, kata M. Sholeh juga menjadi persoalan, tapi kalau laporan ini tidak dilanjutkan, maka akan banyak yang dirugikan.

M. Sholeh melaporkan persoalan ini ke DKPP, dengan harapan agar DKPP bisa bersifat obyektif dan segera menggelar sidang secepatnya, agar yang tidak benar bisa dipecati semua.

“Kalau bisa digelar sidang sebelum lebaran ini, seperti kasus di Lamongan juga sama melanggar kode etik, dan DKPP berhasil memecatnya,” pungkasnya.

Reporter : Achmad Fuad Afdlol
Editor : Panji
Publiser : Imam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here