Reporter : Nora/Luluk
Sampang, 26/8/2016 (Suaraindonesia-news.com) – Jika sebelumnya PLH Bupati Sampang H. Fadhilah Budiono, dengan tegas menolak Full Day School, karena dianggap tidak pas diterapkan di Sampang, kini giliran PC NU Sampang menyatakan menolak Full Day Svhool.
Wacana program sekolah sehari penuh (full day school) yang dikeluarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, mendapat protes keras di wilayah Madura. Terbukti, belakangan hari ini terdapat spanduk penolakan oleh ormas PCNU yang mulai muncul di beberapa titik keramaian.
Sekretaris PCNU Sampang, Mahrus Zamrowi mengatakan, aspirasi penolakan full day school bukan hanya dilakukan di Sampang melainkan di seluruh empat Kabupaten se-Madura. Menurutnya, penolakan itu berdasarkan hasil kesepakatan di saat pertemuan PCNU se-Madura yang dilaksanakan di Kabupaten Bangkalan lalu di pondok pesantren (Ponpes) Syeichona Kholil Bangkalan.
“Kami dari ormas PCNU se-Madura telah sepakat untuk mengeluarkan aspirasai penolakan di berlakukannya full day school,” terangnya, Jum’at (26/8/2016).
Penolakan bukan hanya berupa pemajangan spanduk saja, melainkan juga melayangkan surat keberatan kepada pemerintah Provinsi dan Pusat melalui pempinan Korda di Bangkalan.
“Kami juga layangkan surat penolakan kepada pemerintah Provinsi dan Pusat terhadap rencana full day school ini,” tegasnya.
Lebih lanjut Mahrus menambahkan, tidak cocoknya penerapan full day school di Madura, lantaran terbentur terhadap pendidikan madrasah diniyah yang sebagian besar juga merupakan siswa lembaga pendidikan SD, SMP dan SMA. Akibatnya, akan terjadi kosongnya murid di lembaga madrasah diniyah itu sendiri. Sebab, waktu belajar madrasah diniyah berada di pukul 13.30 hingga 16.00 WIB.
“Jika diterapkan full day school. Siswa madrasah diniyah akan kosong. Makanya penerapan sistem itu perlu kajian yang panjang. Sementara itu, penolakan full day school bukan hanya dilakukan oleh PCNU, ormas lainnya seperti Muhammadiyah yang juga memiliki anak didik madarasah diniyah,” imbuhnya.
Sekadar diketahui, Wakil Bupati Sampang Fadhilah Budiono juga menolak sistem full day school. Apalagi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang. Sebab beberapa siswa juga menjalani pendidikan diniyah. Sehingga belum pas dengan karakter siswa di Madura.
“Kalau di Sampang itu tidak pas, butuh kajian yang panjang. Jadi belum waktunya menerapkan full day school,” pungkasnya.
