Minimalisir Penyalahgunaan, Camat Rubaru Utamakan Tranparansi Data Penerima Bansos

oleh -15 views
Camat Rubaru, Arif Susanto saat diwawancarai.

SUMENEP, Kamis (14/5/2020) suaraindonesia-news.com – Demi meminimalisir penyalahgunaan dan penyimpangan, Camat Rubaru mengutamakan transparansi data penerima bantuan sosial bagi warga terdampak Covid-19.

Karena menurut Camat Rubaru, Arif Susanto, hal itu berpotensi membuat pengawasannya jauh lebih ketat, guna menekan penyalahgunaan.

Jumlah para penerima ini berasal dari berbagai sumber. Beberapa sumber disebut berasal dari Presiden, Kementerian Sosial, usulan Pemerintah Kabupaten dan Kota, hingga alokasi Dana Desa.

“Kami sudah mendapatkan data dari Dinas Sosial, data KPM yang medapatkan bantuan berupa PKH, Sembako, Sembako peluasan, BST, Bansos dari Provinsi. Kami sudah print semuanya sudah kami pangpangkan di papan pengumuman, masyarakat bisa melihat semuanya,” kata Camat Rubaru, Arif Susanto saat diwawancarai, Kamis (14/5).

Selanjutnya, ia mengatakan manakalah ada masyarakat yang merasa janggal, ada yang mampu menerima bantuan atau sudah meninggal. Apapun yang tidak sesuai agar melaporkan ke masing-masing Desa. Dari tiap Desa sudah ada Sekdes sebagai tim aduan untuk meneruskan pada forum Musdes.

“Jadi nanti forum tertinggi Musdes. Kades nanti menindak lanjuti nama-nama itu, untuk diganti nama-nama yang baru sesuai kondisi riel di lapangan. Data itu data lama yang sudah memang banyak yang tidak sesuai,” jelasnya.

“Kami mohon kalau ada data yang tidak sesuai dilaporkan ke Kepala Desa. Ada lama yang sudah kami perbaiki terutama di BLT Kemensos jadi data itu sama dengan BLT DD,” ungkapnya lagi.

Ia menyampaikan, pihaknya melakukan upaya untuk semua kepala Desa di wilayah Kecamatan Rubaru. Agar melakukan Musdes khusus penggantian data BLT DD yang tidak layak diganti dengan data yang sudah di Musdeskan khusus.

Tambah Arif, ia mengatakan ada batasan untuk memasukkan data itu. Data yang baru turun untuk diganti yang sudah dimusdeskan. Data yang lain manakala ditemukan tidak layak menerima bantuan dari pemerintah untuk dilaporkan ke pengaduan di Desa.

“Maka Sekdes yang mengakomodir nanti. Hal itu menjadi salah satu cara untuk penyaluran bantuan tepat sasaran,”terangnya.

Menurutnya, Musdes akan dilaksanakan ditiap Desa untuk mengubah semua data yang kurang tepat pada penerima bantuan.

“Selama ini yang sudah berjalan yaitu data dari Kemensos dan data BLT DD. Jaminan saya BLT DD tidak akan sama dengan BST, PKH, Sembako. Karena data BLT DD adalah murni dari hasil relawan desa yang turun kelapangan tidak akan sama dengan yang ada di TKS dan akan diusulkan di TKS yang benar-benar miskin,” paparnya.

Pihaknya mengaku kenapa tidak mengambil data di TKS karena data dari sana sudah menerima bantuan yang lain. Sehingga untuk penyaluran bantuan ini benar-benar tepat sasaran pada masyarakat yang betul membutuhkan.

“Insyaallah terpenuhi sebagian. Masih banyak program yang tersalurkan dibawah. Tapi nama sudah disusun oleh Kades, apabila sekarang ada masyarakat yang belum dapat semoga nanti bisa dapat,” tandasnya.

Reporter : Dayat
Editor : Amin
Publisher : Ela

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *