JAKARTA, Selasa (09/09) suaraindonesia-news.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memaparkan progres pendaftaran tanah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (8/9).
Nusron Wahid menyebut, program percepatan sertipikasi tanah berjalan sesuai target dan kini hampir tuntas secara nasional.
“Peningkatan pendaftaran tanah meliputi bidang tanah terdaftar dan bidang tanah bersertipikat. Sampai saat ini, kita telah melakukan pendaftaran tanah sebanyak 123,1 juta bidang atau 98% dari target 126 juta bidang tanah,” jelasnya.
Hingga 4 September 2025, jumlah bidang tanah yang sudah bersertipikat mencapai 96,9 juta atau sekitar 77%. Rinciannya meliputi Hak Milik 88,2 juta bidang, Hak Guna Usaha (HGU) 20 ribu bidang, Hak Guna Bangunan (HGB) 6,6 juta bidang, Hak Pakai 1,6 juta bidang, Hak Pengelolaan 8 ribu bidang, dan Hak Wakaf 276 ribu bidang.
Khusus untuk tanah wakaf, Nusron menegaskan pihaknya melakukan percepatan pendaftaran sejak 2024 bekerja sama dengan Kementerian Agama.
“Langkah ini bertujuan menjaga aset umat sekaligus memberi kepastian hukum atas tanah yang digunakan untuk kegiatan ibadah,” katanya.
Meski capaian sudah tinggi, Nusron mengakui masih ada tantangan, termasuk dalam penyelesaian berbagai persoalan pertanahan.
“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, baik gubernur, wali kota, maupun bupati, untuk mempercepat penyelesaian permasalahan di lapangan,” ujarnya.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, tersebut dihadiri pejabat pimpinan tinggi madya serta sejumlah pejabat pratama Kementerian ATR/BPN. Selain itu, seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan di Indonesia mengikuti secara daring.
