Landasan Hukum Bagi Seorang Bupati Keluarkan SK GTT-PTT

Unjuk rasa GTT-PTT Kabupaten Jember di depan Kantor Pemkab pada 26 November 2018. (Foto: Guntur Rahmatullah)

JEMBER, Kamis (29/11/2018) suaraindonesia-news.com – Ribuan Guru Tidak Tetap (GTT) juga Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Jember telah menggelar aksi unjuk rasa pada Senin (26/11/2018) untuk menuntut dikeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati untuk meminta kejelasan nasib mereka, namun demikian Bupati Jember, dr. Hj. Faida, MMR tetap tidak mau mengeluarkan SK pengangkatan honorer.

“Memang ada peraturan pusat yang melarang Bupati mengeluarkan SK. Kecuali kalau sudah ada PP. Kami kepala daerah sudah ngadep presiden soal ini untuk memperjuangkan kalian (GTT/PTT). Karena kami sadar formasi yang sadar harus terisi baik dari CPNS maupun dari yang lain,” terang Bupati Jember, dr. Faida seperti dilansir faktualnews.co.

Sikap berhati-hati Bupati Jember ini menurut seorang konsultan hukum, Galuh Puspaningrum, SH, MH dilandaskan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013.

“Nah Surat Edaran ini merupakan penegasan tentang larangan pengangkatan tenaga honorer setelah tahun 2005, kepada seluruh Gubernur, Walikota dan Bupati di seluruh Indonesia berdasarkan PP Nomor 48 tahun 2005 Pasal 8 dimana sejak ditetapkan PP tersebut, semua pejabat Pembina kepegawaian dan pejabat yang lain di lingkungan instansi dilarang mengangkat tenaga honorer yang sejenis kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah,” terang Galuh.

Penekanan pada PP nomor 48 tahun 2005 pasal 8 tersebut lebih lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah” sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2007 dan sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2012 ditegaskan kembali “Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami tegaskan bahwa : Gubernur dan Bupati/Walikota dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenisnya

• Pemerintah tidak akan mengangkat lagi tenaga honorer atau yang sejenisnya menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

• Bagi Gubernur, Walikota/Bupati yang masih melakukan pengangkatan tenaga honorer dan sejenisnya, maka konsekuensi dan dampak pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Sehubungan hal tersebut jajaran SLB/SDLB/SMPLB dan SMALB Negeri selaku SKPD diminta mengindahkan edaran dimaksud.

Dasar kehati-hatian Bupati Jember juga pernah disampaikan oleh mantan Plh. Kadispendik Jember, Muhammad Gozhali yang menerangkan bahwa masalah anggaran juga menjadi alas an tidak dikeluarkannya SK Bupati untuk para tenaga honorer.

“Ibu Bupati orang yang sangat berhati-hati, terutama masalah anggaran. Di Jember, DAU (Dana Alokasi Umum) untuk gaji hampir 50 persen. Khawatirnya, kalau tuntutannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, yang kalau sudah penandatanganan itu minimal eselon II harus diangkat PNS, maka anggaran di Pemkab Jember bisa tidak mencukupi. Itu yang dipikirkan Ibu,” kata Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan Jember Muhammad Ghozali, Minggu (22/10/2017) seperti dilansir beritajatim.com.

Selanjutnya, Galuh menjelaskan dasar hukum yang dapat dijadikan landasan bagi Bupati Jember jika memang mengeluarkan SK untuk tenaga honorer dengan menimbang bahwa Bupati adalah pejabat tata usaha negara.

Landasan hukumnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Hak dan Kewajiban Pasal 14 (1) dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:

Huruf a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;

Pasal 15 (1) Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

(2) Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Pasal 22

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau kepentingan pembangunan daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bagi calon guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Konsultan hukum, Galuh Puspaningrum saat sesi wawancara ekslusif kepada suaraindonesia-news.com pada 28 November 2018 malam. (Foto: Guntur Rahmatullah)

Bagian Ketujuh: Perlindungan Pasal 39

(1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

(3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

“Solusinya adalah Ibu Bupati membuat perjanjian kerja dalam hal ini pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, atau Bupati tetap mengeluarkan SK dengan mempertimbangkan aspek hukum dan profesionalitas guru,” ucap Galuh.

Landasan hukum atas solusi tersebut menurut Galuh adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, dimana pada Pasal 1 angka 9. Guru Tetap adalah Guru yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau diangkat oleh pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan telah bertugas untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus serta tercatat pada satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat. Pasal 8. Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama adalah perjanjian tertulis antara Guru dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ini sudah diatur secara khusus (Lex Specialis) dalam peraturan perundang-undangan, dalam UU nomer 12 tahun 2011 tentang pokok-pokok peraturan perundang-undangan, dalam pasal 7 disitu dinyatakan bahwa ada hirarki peraturan perundang-undangan. Jenis hirarki tersebut didasarkan pada pasal 7 ayat 1, urutannya terdiri dimulai dari pertama UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, kedua ketetapan MPR, ketiga UU/ PP Pengganti UU, keempat Peraturan Pemerintah, kelima Peraturan Presiden, keenam Peraturan daerah/ Peraturan provinsi, dan ketujuh Peraturan daerah Kabupaten/Kota. Jadi jika alasan Bupati tidak mengeluarkan SK karena ada larangan, dan kemudian belum ada PP, itu bukan menjadi alasan kuat secara yuridis,” jelas Galuh.

Menurut Galuh, mengakomodir segala hal yang berkaitan dengan pendidikan adalah kewajiban dari Pemerintah Daerah. Hal ini dilandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, atas kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu urusan wajib adalah urusan pemerintahan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dimana dalam Undang-Undang ada 6 pelayanan dasar yang dimaksud, salah satunya adalah pendidikan.

“Konsekuensi dari tindakan Kepala Pemerintah Daerah yang berani mengeluarkan SK untuk tenaga honorer, maka segala urusan termasuk pemberian honor menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah itu sendiri,” tegas Galuh.

Galuh memberi contoh bahwa ada seorang Bupati yang berani mengeluarkan SK bagi tenaga honorer. Bupati yang dimaksud adalah Bupati Purbalingga.

“Tindakan yang dilakukan oleh Bupati Purbalingga yang berani mengeluarkan SK bagi tenaga honorer dengan landasan hukum yang saya paparkan tersebut,” pungkasnya.

Reporter : Guntur Rahmatullah
Editor : Amin
Publisher : Imam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here