BALIKPAPAN, Sabtu (04/06/2022) suaraindonesia-news.com – Ketua Umum DPP LSM Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formak) Indonesia, Jeriko Noldi mengkritisi kinerja Wali Kota Balikpapan, H. Rahmad Mas’ud yang sudah setahun sejak dilantiknya menjadi orang nomor satu di Kota Balikpapan.
Jeriko menilai, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud tidak jauh beda dengan Wali Kota sebelumnya, yakni tidak ada prestasi kinerja maupun gebrakan-gebrakan politik untuk masyarakat Balikpapan.
“Tidak ada prestasi Wali Kota, belum ada yang kelihatan,” ucap Jerico kepada media ini, Jum’at, 3 Juni 2022 malam.
Menurut Jeriko, hingga saat ini Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud belum ada kebijakan-kebijakan politik untuk masyarakat.
Seperti halnya, penanganan banjir, penegakan hukum Peraturan Daerah (Perda) terkait dengan lingkungan hidup maupun Tempat Hiburan Malam (THM).
“Penegakan hukum dilingkungan hidup belum ada yang kelihatan. Terbukti banyak pengupasan lahan yang tidak berizin, tapi tidak ada sanksi. Seharusnya Pemerintah Kota melalui Satpol PP sebagai penegak hukum Perda melakukan pencetopan jika ada pengupasan lahan yang tidak berizin,” terangnya.
“Bagaimana banjir mau tuntas, ketika pemerintah sudah mengeluarkan biaya untuk penanganan banjir, sedangkan di hulu ada pengupasan lahan dibiarkan. Berarti tidak ada penegakan hukum disitu,” timpalnya menamabahkan.
Kemudian, kata Jeriko, penegakan hukum Perda terhadap beberapa THM yang diduga tidak memiliki izin juga belum ada, karena masih banyak yang beroperasi.
“Banyak hal yang kita kritisi terhadap Wali Kota yang menjabat sekarang, karena memang tidak ada prestasi,” sebut Jeriko.
Tidak hanya itu, lanjut Jeriko, selama Rahmad Mas’ud menjabat sebagai Wali Kota, penanganan banjir pun di Balikpapan juga belum terlihat ada keberhasilan.
“Jika ada yang mengatakan persoalan banjir sudah berhasil, yang mana,” cetusnya.
Lebih jauh, Jeriko mengatakan, jika Wali Kota Balikpapan disebut berprestasi lantaran memberikan program BPJS Kesehatan gratis kepada masyarakat, menurutnya, hal tersebut merupakan hal biasa karena anggaran sudah tersedia.
“Kalau ada yang menyebut berprestasi di bidang BPJS Kesehatan gratis dan pendidikan, itu hal biasa karena anggaran sudah ada, tinggal disalurkan,” ucapnya.
Selain itu, Jeriko juga mengkritisi lemahnya di bidang hukum Pemerintah Kota Balikpapan yang selama ini tidak ada sanksi tegas terhadap pihak swasta yang merampas hutan kota.
“Hingga saat ini, kita lihat bagian hukum Pemerintah Kota juga masih terlihat lemah. Sebab, banyak pihak swasta yang merampas hutan kota juga tidak pernah diberikan sanksi tegas. Kita sebagai masyarakat menuntut supaya ada perubahan, sesuai visi misi waktu kampanye. Karena yang saya lihat sekarang sama dengan Wali Kota yang terdahulu”, ujarnya.
Terkait hal tersebut, Wali Kota Balikpapan, Rahmad mas’ud, belum memberikan tanggapan apapun saat dikonfirmasi media ini melalui pesan WhatsApp pada Sabtu, (4/6/2022).
Reporter : Fauzi
Editor : Nurul Anam
Publisher : Romla
