Koperasi Didirikan Harus Sesuai Fungsi Perkoperasian

Achmad Fuad

Oleh: Aghmad Fuad

Koperasi didirikan harus berfungsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Seperti dalam Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian telah menerangkan bahwa fungsi koperasi, diantaranya membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

Selain itu, Koperasi harus bisa berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Koperasi juga dapat berfungsi memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai gurunya.

Koperasi juga dapat berfungsi untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Namun selama ini, dari beberapa fungsinya, tidak dilaksanakan dan dijalankan oleh pihak Koperasi sebagai mana mestinya sesuai UU Nomor 25 Tahun 1992 itu.

Ada Koperasi yang melaksanakan usahanya seperti “rentenir”, kayak perbankan, kayak preman atau sebangsanya demi meraup keuntungan sebesar-besarnya bagi pemilik usaha, bukan dibagi kepada anggotanya.

Yang menjadi pertanyaan, Apakah Koperasi simpan pinjam di wilayah Kabupaten Lumajang memiliki anggota? Jelas tidak, yang mereka miliki adalah “nasabah”, tanpa ada unsur perkoperasian yang jelas disitu.

Ada banyak landasan yang menjadi pijakan untuk pendirian sebuah koperasi, diantaranya seperti Landasan Idiil Pancasila, sebagai sarana untuk mencapai masyarakat, adil, makmur, dan sejahtera, koperasi membutuhkan topangan dari landasan hukum. Dan landasan hukum untuk koperasi Indonesia dapat berpijak adalah Pancasila.

Dalam Undang-undang Dasar 1945, koperasi diposisikan sebagai Soko Guru perekonomian nasional. Atas kedudukan koperasi tersebut, maka koperasi dianggap perlu memiliki departemen / kementerian khusus dalam kabinet. Departemen ini berfungsi membawahi urusan-urusan koperasi nasional, seperti pengembangan, penyuluhan, workshop, pembekalan, pembiayaan, sampai dengan penanganan-penangan hukum apabila terjadi sesuatu.

Landasan Sosial (mental gotong-royong dan setia kawan). Dalam prosesnya, koperasi merupakan organisasi yang membutuhkan banyak peran masyarakat. Seperti dalam pengertian koperasi, koperasi adalah organisasi demokrasi ekonomi, mandiri dan berotonomi. Setiap anggotanya bahu membahu membantu, berbagi, berpendapat, dan berdiskusi. Mulai dari mendiskusikan organisasi, manajerial, pemasaran dan membangun usaha anggotanya.

Landasan operasional Pasal 33 UUD 1945, UU Koperasi No. 12 1967, UU Koperasi No. 25 1992. Pada UUD 1945 pasal 33 ayat 1, berbunyi : “Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.”

Dalam penjelasannya antara lain dinyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran perorangan, dan bentuk perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi.

Koperasi dibentuk dengan memiliki 2 asas, yaitu: Asas Kekeluargaan dan Asas Gotong Royong.

Asas kekeluargaan artinya, setiap anggota koperasi memiliki kesadaran untuk melakukan yang terbaik di setiap kegiatan koperasi, dan hal-hal yang dianggap berguna untuk semua anggota dalam koperasi tersebut.

Asas gotong royong artinya, setiap anggota koperasi harus memiliki toleransi, tidak egois atau individualis, serta mau bekerja sama dengan anggota lainnya.

Selain landasan, ada juga prinsip-prinsip Koperasi merupakan hal yang menjadi panutan atau ideologi sesuatu. Oleh karenanya prinsip-prinsip koperasi adalah garis-garis yang dijadikan penuntun dan digunakan oleh koperasi untuk mengaplikasikan tuntunan tersebut dalam praktik koperasi.

Prinsip pertana adalah prinsip Keanggotaan Sukarela dan Terbuka. Kedua adalah prinsip Pengendalian oleh Anggota Secara demokratis.

Prinsip yang ketiga adalah prinsip Partisipasi Ekonomi Anggota. Yang keempat adalah prinsip Otonomi Dan Kebebasan. Selanjutnya, adalah prinsip Pendidikan, Pelatihan, dan Informasi. Dan prinsip yang keenam adalah prinsip Kerjasama diantara Koperasi. Dan Kepedulian Terhadap Komunitas adalah prinsip yang ketujuh.

Selanjutnya, Koperasi mempunyai sebuah nilai-nilai, diantaranya nilai kekeluargaan, mandiri, egaliterian, demokrasi, kesamaan, serta peduli dengan sesama anggota. Koperasi Indonesia berangkat dari nilai-nilai koletifisme yang tercermin dengan budaya gotong royong yang sejak lama ada di Indonesia.

Kalau dalam Undang-Undang Koperasi Pasal 5, nilai-nilai Koperasi adalah nilai yang menjadi dasar kegiatan koperasi, di antaranya nilai kekeluargaan ; nilai menolong diri sendiri ; nilai bertanggung jawab; nilai demokrasi ; nilai persamaan ; nilai berkeadilan ; dan nilai kemandirian.

Nilai yang wajib dipegang teguh oleh anggota Koperasi, di antaranya nilai kejujuran ;
nilai keterbukaan ; nilai tanggung jawab ; dan nilai kepedulian terhadap sesama anggota serta orang lain.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here