Komisi II DPRD Sumenep Menyoal WMS 5 Tahun Berjalan Tanpa Ada Kejelasan

oleh -80 views
Holik, Anggota Komisi II Sumenep saat ditemui diruang kerjanya.

SUMENEP, Senin (20/7/2020) suaraindonesia-news.com – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menyinggung keaktifan Wirausahawan Muda Sumenep (WMS) yang diduga tidak berkembang. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna tentang penyampaian laporan komisi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019.

Holik, anggota Komisi II DPRD Sumenep menyampaikan, dalam kinerja dan sebuah program pemerintah perlu adanya pembenahan. Salah satunya adanya WMS yang dilihat masih belum ada peningkatan, dan secapatnya dievaluasi.

“Memang butuh dievaluasi baik dari sektor penyelenggara, rekrutmen, dan hasilnya seperti apa. Selama 4 tahun bergulir, program WMS ini komisi II DPRD Sumenep memandang tidak ada hasil yang maksimal,” kata Holik saat ditemui suaraindonesia-news.com di ruang kerjanya, Senin (20/7).

Dari awal adanya program itu, Komisi II DPRD Sumenep terus memantau dan pada akhirnya tidak perkembangan dan menemui hasil. Maka dari itu pihaknya sering mempertanyakan keaktifan WMS yang sudah berjalan 5 tahun tersebut.

“Sehingga kemudian teman-teman komisi ini mempertanyakan itu, faktanya memang begitu, bahwa hasil dari pelatihan itu kurang,” jelasnya.

Dengan adanya program WMS melihat waktu pelaksanaan, konsepnya masih kurang dalam memberikan hasil yang baik. Apalagi dengan anggaran sebesar 8 miliar dalam setahun, hal itu menuai tanda tanya, bahkan tidak jelas serapannya.

“Setiap tahun itu untuk WMS 4 miliar dalam pelatihan, 4 miliar untuk peralatan. Jadi kalau kita sudah punya 4 ribu, ya kita bisa bayangkan, 4 miliar tinggal dikalikan,” paparnya.

Tambah Holik, ia saat komunikasi dengan Dinas Koperasi Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM), untuk upaya mendapatkan database, sering dijelaskan bahwa rekapan data peserta belum juga selesai.

“Berapa kali sudah kami minta datanya di Dinas Koperasi. Minimal dari tahun 2017, ya jawabannya tidak ada. Artinya kalau tidak punya data masak tidak merekab,” ujarnya.

Ketua DPRD Sumenep, Hamid Ali Munir, menyampaikan terkait program WMS yang sudah berjalan 5 tahun, hingga pada saat belum ada kejelasan terhasilnya dan keaktifannya. Selain itu, pihaknya memastikan bahwa terkait adanya temuan dari komisi II harus segera dituntaskan.

“Yang pasti serapan atau temuan ini akan menjadi atensi kepada Bupati sebagai kepala daerah,” tandasnya.

Reporter : Dayat
Editor : Amin
Publisher : Ela

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *