SUMENEP, Rabu (24/7/2019) suaraindonesia-news.com Keberadaan Dana Desa (DD) yang dikucurkan kepada sejumlah Desa di Sumenep melalui dana transfer dari APBN diminta untuk memberikan dampak pada kemandirian Desa dan Masyarakat.
Salah satunya, dengan memaksimalkan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sebagai salah satu unit usaha Desa yang dikelola dan diperuntukkan untuk masyarakatnya. Apalagi, perusahaan milik Desa merupakan program perioritas oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT).
Sehingga, keberadaan BUMDes harus bisa dijadikan media untuk kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Desa.
Menurut Komisi I DPRD Sumenep Hosaini Adhim, sebagai wakil rakyat pihaknya hanya mendorong bagaimana Desa memiliki BUMDes.
“BUMDes yang didirikan itu hendaknya dibentuk dengan mengacu kepada potensi maupun produk unggulan di Desa. Sehingga, saat mendirikan BUMDes akan mudah, bisa langsung memiliki jenis usaha yang dimiliki,” katanya.
Sebab, kata dia, keberadaan BUMDes tentu saja sudah berorientasi kepada hasil (profit).
“Yang namanya BUMDes tak ubahnya seperti perusahaan, sehingga, keberadaanya harus berkembang dari setiap bulan dan tahunnya. Intinya, neraca keuangan juga harus mengalami perkembangan yang bagus,bukan malah nantinya defisit.Makanya, kami minta diketahui dulu potensinya,” tuturnya.
Politisi PAN ini menambahkan, mendirikan BUMDes juga sudah dipastikan tidak mengalami kesulitan. Jika memang sudah dianggap prospek, maka tinggal menganggarkan penyertaan modal lewat Dana Desa itu.
“BUMDes itu memang menjadi perhatian pemerintah, dengan harapan bisa membangkitkan ekonomi masyarakat sekitar. Selain itu juga ikut ambil bagian pemerintah dalam membuka pekerjaan bagi masyarakat. Berdiri dulu baru tinggal dikembangkan,” ujarnya dengan nada serius.
Reporter : Halis
Editor : Amin
Publisher : Mariska
